Intinews | Sebanyak 230 tenaga kerja konstruksi di Kota Palembang mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Palembang, 9–10 November 2026. Program ini menyasar empat bidang pekerjaan, termasuk 80 tenaga Supervisor K3 Konstruksi.
Kepala Dinas PUPR Kota Palembang, Yudha Fardyansah, mengatakan kebutuhan tenaga konstruksi terampil di lapangan masih cukup besar. Namun, jumlah pekerja yang memiliki sertifikat kompetensi resmi belum sebanding dengan kebutuhan tersebut.
“Undang-undang mengharuskan tenaga kerja terampil maupun petugas K3 memiliki sertifikasi. Dengan sertifikasi ini, kita dapat memastikan pembangunan di Kota Palembang berjalan sesuai target teknis, mutu pekerjaan terjaga, dan standar keselamatan kerja diterapkan,” kata Yudha.
Menurutnya, sertifikasi menjadi salah satu syarat penting untuk memastikan pekerja memiliki kemampuan sesuai bidang tugasnya. Kompetensi tersebut juga berkaitan langsung dengan kualitas hasil pekerjaan dan keselamatan selama proses pembangunan.
Dari total 230 peserta, sebanyak 50 orang mengikuti sertifikasi Tukang Pasang Atap Baja Ringan, 50 orang Tukang Pasang Batu dan Plester, 50 orang Mandor Bangunan Gedung, serta 80 orang Supervisor K3 Konstruksi.
Jumlah peserta pada bidang K3 menjadi perhatian tersendiri. Pemkot Palembang ingin memperkuat penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek konstruksi untuk menekan risiko kecelakaan di lapangan.
Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, yang membuka kegiatan tersebut di halaman Kantor Dinas PUPR Palembang, Senin (9/11/2026), meminta peserta mengikuti pelatihan dan uji kompetensi dengan serius.
“Pelatihan dan uji kompetensi ini harus diikuti dengan sungguh-sungguh dan disiplin. Sertifikat yang Bapak/Ibu peroleh merupakan bekal untuk bekerja lebih aman dan profesional, serta membuka peluang kerja yang lebih luas,” ujar Prima.
Ia juga meminta penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi memprioritaskan pekerja bersertifikat dalam pelaksanaan proyek pembangunan.
Menurut Prima, kompetensi pekerja harus berjalan seiring dengan penerapan standar keselamatan kerja dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kami berharap para pekerja memahami K3 dan terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan,” katanya.
Yudha menjelaskan, pelatihan dan sertifikasi tersebut dibiayai melalui APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2026, melalui DPA Dinas PUPR.
Program peningkatan kompetensi tenaga konstruksi juga pernah dilakukan Dinas PUPR melalui kerja sama dengan Lapas Pakjo Palembang. Pelatihan tersebut diberikan kepada warga binaan sebagai bekal keterampilan sebelum kembali ke masyarakat.
Dalam kegiatan kali ini, Dinas PUPR melibatkan narasumber dan asesor dari sejumlah lembaga, di antaranya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) K3 dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang.
Yudha berharap pelatihan tersebut menambah jumlah tenaga konstruksi bersertifikat di Palembang. Dengan begitu, pekerja memiliki kemampuan sesuai standar, sementara kualitas pekerjaan dan keselamatan dalam proyek pembangunan dapat lebih terjamin. (vv)
