Intinews | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Rapat Paripurna XX Penyampaian Laporan Hasil Reses Tahap III 2025 Pimpinan dan Anggota DPRD Sumsel di Ruang Paripurna DPRD Sumsel, Jalan POM IX, Palembang, Rabu (10/9/2025).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, SE, MM, didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel Raden Gempita, SH dan H M Ilyas Panji Alam, SE, SH, MM. Hadir Wakil Gubernur Sumsel H Cik Ujang, SH.
Sebelumnya, Anggota DPRD Sumsel turun ke Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing menjaring aspirasi masyarakat saat melaksanakan Reses Tahap III/2025 pada 21-28 Agustus 2025.
Secara bergantian masing-masing Pelapor dari 10 Dapil menyampaikan dan menyerahkan laporan hasil Reses Tahap III ke Pimpinan DPRD Sumsel dan Wakil Gubernur Sumsel, sebagai bahan masukan dan pertimbangan secara prioritas dalam penyusunan rencana kerja pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel ke depan.
Juru Bicara (Jubir) Dapil) V Atthahirah Putri Lestari, SE, dalam laporannya menyampaikan deretan keluhan masyarakat yang dinilai tak kunjung ditangani secara serius oleh pemerintah.
“Sebagian besar aspirasi warga masih berkutat pada masalah klasik yang belum tertangani optimal, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga persoalan ekonomi dan ketenagakerjaan,” ujar Atthahirah.
Warga menyoroti kondisi jalan provinsi maupun desa yang rusak parah sehingga menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi. Persoalan listrik desa yang belum merata serta akses internet yang lemah di OKU Selatan juga disebut memperlebar kesenjangan pembangunan.
Di bidang pendidikan, sekolah kekurangan ruang kelas, laboratorium, hingga tenaga pendidik. Banyak anak dari keluarga miskin terancam putus sekolah karena biaya.
“Program beasiswa harus diperluas agar anak-anak tidak berhenti sekolah hanya karena faktor ekonomi,” ujar politisi perempuan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Sementara di sektor kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), kekurangan dokter dan bidan.
“Keluhan paling sering datang dari warga desa yang harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapat layanan kesehatan dasar,” ungkap Atthahirah.
Sebagai daerah agraris, petani masih kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi, bibit unggul, dan pemasaran hasil panen. Mereka juga menanti dukungan alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produktivitas.
Di sektor ekonomi, masyarakat mendesak adanya pelatihan keterampilan kerja, penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), koperasi desa, dan penciptaan lapangan kerja baru. Bantuan sosial untuk keluarga miskin, lansia, dan disabilitas juga terus menjadi kebutuhan mendesak.
Selain lambannya layanan birokrasi, persoalan stunting juga mencuat sebagai ancaman serius, terutama di wilayah terpencil yang minim jangkauan layanan pemerintah.
“Semua aspirasi ini kami sampaikan sebagai tanggung jawab moral kepada masyarakat yang sudah memberi amanah kepada kami. Pemerintah Provinsi Sumsel harus menindaklanjuti secara konkret dan terencana,” tegas Atthahirah.
Jubir Dapil VI M Muaz Ar Rifqi mengungkapkan sederet keluhan masyarakat yang belum terselesaikan.
Rifqi menegaskan, masalah infrastruktur dasar masih menjadi keluhan terbesar warga. Jalan dan jembatan yang rusak parah, saluran irigasi yang tidak berfungsi, hingga keterbatasan akses air bersih dan jaringan komunikasi di pedesaan, disebut menghambat aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Warga meminta pemerintah provinsi agar memprioritaskan perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar, karena ini menyangkut aksesibilitas, mobilitas, dan aktivitas ekonomi mereka sehari-hari,” tegas Rifqi.
Selain itu, para petani di Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dan Prabumulih juga menghadapi persoalan berat. Minim akses permodalan, bunga kredit pertanian yang tinggi, serta lemahnya dukungan koperasi atau lembaga keuangan mikro membuat mereka sulit meningkatkan produktivitas.
“Masyarakat desa, khususnya petani, merasa belum sepenuhnya merasakan kehadiran negara dalam bentuk kebijakan yang memihak. Ini harus menjadi catatan serius bagi pemerintah daerah,” katanya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap pemerintah provinsi segera menindaklanjuti keluhan tersebut dan menyelaraskan rencana pembangunan dengan visi gubernur ‘Sumsel Maju Terus untuk Semua’.
“Percepatan pembangunan harus benar-benar dirasakan hingga ke pelosok desa, bukan hanya di perkotaan,” katanya.
Jubir Dapil VIII Rica Novlianty menyampaikan kondisi sarana pendidikan di sejumlah sekolah menengah kejuruan di Lubuk Linggau sangat memprihatinkan. SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 3 disebut kekurangan laboratorium komputer, fasilitas laptop, hingga ruang kelas yang rusak.
“Lapangan sekolah yang kerap banjir, akses jalan rusak, minimnya pencahayaan, serta fasilitas keamanan dan keagamaan yang belum memadai, menjadi masalah serius yang harus segera dijawab,” kata Rica.
Tak hanya sekolah formal, sejumlah pondok pesantren (Ponpes) juga mengalami keterbatasan fasilitas belajar dan tempat tinggal santri, di antaranya Ponpes Syifaul Jannah dan Ponpes Riyadus.
Di sektor infrastruktur, warga Musi Rawas (Mura) menyoroti jalan utama Sekayu–Musi Rawas yang rusak parah, terutama di Desa Petanang dan Desa Remayu, Kecamatan Tuah Negeri. Jalan ini merupakan jalur vital bagi aktivitas masyarakat, termasuk pelajar dan petani.
“Perbaikan jalan ini mendesak, karena langsung memengaruhi akses ekonomi dan pendidikan warga,” tegasnya.
Keluhan juga datang dari sektor ekonomi. Warga meminta sentra produksi pertanian, bantuan bibit, pupuk, ternak, hingga dukungan pemasaran hasil panen. Mereka juga mendesak pembukaan lapangan kerja baru dan bantuan modal usaha untuk pemuda.
Tak kalah penting, usulan pembangunan sekolah baru, renovasi sekolah terbengkalai, penambahan guru, hingga beasiswa gratis untuk siswa miskin turut mengemuka.
“Beberapa sekolah yang kami kunjungi kekurangan tenaga pengajar dan fasilitas belajar. Ini jelas menghambat kualitas pendidikan,” katanya.
Bidang sosial dan keagamaan juga menjadi sorotan, mulai dari pembangunan asrama yatim, renovasi pondok pesantren, hingga perbaikan rumah ibadah.
Rica menegaskan agar Pemerintah Provinsi Sumsel menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara nyata, bukan sekadar laporan tahunan.
“Belanja bantuan keuangan harus tepat sasaran, terutama untuk pendidikan dan infrastruktur dasar. Kami mendesak Dinas Pendidikan menjadikan SMK Negeri 1 dan 3 Lubuklinggau sebagai prioritas rehabilitasi tahun anggaran mendatang,” katanya.
Jubir Dapil IX Andi Rizkyansyah menyampaikan sederet keluhan warga yang dijaring selama reses. Menurutnya, persoalan infrastruktur masih menjadi tuntutan utama.
“Banyak jalan antardesa, antarkabupaten, hingga antarprovinsi di Muba yang rusak dan butuh segera diaspal. Warga juga meminta pembangunan jembatan dan tembok penahan tanah untuk mencegah longsor dan banjir,” ujar Andi.
Selain jalan, masalah penerangan jalan umum, drainase buruk, tempat penampungan sampah minim, serta keterbatasan air bersih turut menjadi sorotan.
Keluhan yang paling mendesak adalah listrik byarpet dan lemahnya jaringan telekomunikasi.
“Masih ada wilayah yang belum tersambung listrik permanen. Sinyal telekomunikasi juga lemah, membuat warga sulit berkomunikasi dan mengakses informasi,” katanya.
Di sektor pendidikan, Andi menyampaikan kebutuhan pembangunan ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, aula, hingga sekolah baru jenjang SD dan SMA. Aspirasi lain berupa bantuan alat penunjang pendidikan seperti alat praktik, drum band, dan perlengkapan Pramuka juga muncul.
Sementara di bidang kesehatan, masyarakat mendesak pembangunan Puskesmas rawat inap dan peningkatan fasilitas Puskesmas pembantu di desa-desa terpencil, serta tambahan alat kesehatan untuk layanan dasar.
Untuk penguatan ekonomi, warga meminta bantuan modal usaha bagi UMKM, pedagang pasar, kelompok tani, hingga peternak ayam petelur. Masyarakat juga menekankan pentingnya pengembangan sawah modern untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Andi menegaskan, satu isu besar yang menimbulkan keresahan adalah status kawasan hutan yang membelit sejumlah desa.
“Warga hidup dalam ketidakpastian karena lahan yang mereka kelola turun-temurun masih berstatus kawasan hutan. Mereka khawatir suatu saat bisa digusur. Kami minta Gubernur dan Wakil Gubernur memfasilitasi koordinasi dengan kementerian terkait untuk penataan ulang tata batas,” katanya.
Dapil IX, kata Andi, merekomendasikan beberapa poin penting perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, listrik, dan drainase, pemenuhan sarana pendidikan, pembangunan fasilitas kesehatan lengkap, bantuan usaha dan alat pertanian, serta penyelesaian status lahan kawasan hutan.
“Semoga aspirasi masyarakat Muba yang kami bawa dapat menjadi rujukan pembangunan berkelanjutan di Sumsel,” kata Andi.
Acara dilanjutkan dengan Penandatanganan Keputusan DPRD Sumsel oleh Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie disaksikan Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang. (adv)
