Intinews | Pemerintah Indonesia melalui PT PLN (Persero) menandatangani Mutual Expression of Intent Generation-Based Incentive Programme bersama Global Green Growth Institute (GGGI) di Paviliun Indonesia, Belém, Brazil dalam Conference of the Parties ke-30 (COP30) pada Kamis (13/11). Penandatanganan dokumen tersebut merupakan tindak lanjut dari bilateral agreement antara Indonesia dan Norwegia sebagai salah satu kerja sama transaksi karbon terbesar di bawah mekanisme Artikel 6 Paris Agreement dengan potensi pengurangan emisi hingga 12 juta ton CO2e.
Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan, penandatangan kerja sama ini menegaskan komitmen Indonesia dalam memimpin aksi nyata perdagangan karbon dunia. Menurutnya, upaya ini menjadi langkah besar dimulainya perdagangan karbon internasional berbasis teknologi (technology-based solutions) dari Indonesia.
“Hari ini kita mencapai titik penting yang menentukan capaian berikutnya dalam kerja sama Indonesia–Norwegia, serta menunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu menjadi pemimpin dalam implementasi perdagangan karbon melalui skema Article 6 Paris Agreement,” ucap Hanif.
Hanif menambahkan, selama ini kerja sama bilateral Indonesia–Norwegia berfokus pada sektor Nature-Based Solutions (NBS) dengan skema Result-Based Contribution (RBC). Melalui kesepakatan ini, Indonesia menunjukkan bahwa bukan hanya mampu menjalankan perdagangan karbon dari NBS, tetapi juga kini technology-based solutions.
“Tonggak ini menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi pemimpin global, sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat energi terbarukan melalui perdagangan karbon multisektor yang terbukti efektif mendukung pencapaian target perubahan iklim global,” tambahnya.
Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen menyampaikan apresiasi atas inisiatif monumental ini.
“Bagi Norwegia, keberhasilan pelaksanaan program ini baru merupakan awal. Kami yakin langkah bersama ini akan membuka jalan bagi kolaborasi yang lebih luas di bidang teknologi dan investasi hijau,” ucap Eriksen.
Eriksen melanjutkan, pihaknya juga optimistis terhadap kesiapan Indonesia dalam memimpin agenda perdagangan karbon berintegritas tinggi di tingkat global.
“Kami meyakini bahwa program pertama ini dapat menunjukkan bahwa Indonesia siap untuk inisiatif semacam ini dan memiliki kapasitas untuk memperluas skalanya. Hal ini akan memberikan sinyal kuat bagi sektor swasta maupun pemerintah lainnya yang ingin meningkatkan keterlibatannya dalam kerangka Article 6 Paris Agreement,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan PLN, Evy Haryadi menegaskan, bersama Pemerintah, pihaknya terus mendorong pengembangan investasi hijau yang berkontribusi langsung terhadap keberlanjutan lingkungan.
“Perubahan iklim adalah persoalan global, yang membutuhkan kerja sama dan solusi kolektif dari seluruh dunia. Kesepakatan ini menjadi langkah konkret PLN dan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi bencana iklim yang semakin nyata,” ucap Evy.
“Melalui kemitraan dengan GGGI yang mewakili Norwegia, PLN tidak hanya menyiapkan transaksi karbon bilateral pertama di dunia, tetapi juga meletakkan dasar bagi skema carbon financing pertama dan terbesar untuk proyek energi terbarukan di Indonesia. Ini adalah bukti nyata bahwa transisi energi berkeadilan dapat diwujudkan melalui kolaborasi global yang terukur dan transparan,” papar Evy.
Penandatanganan ini sekaligus memperkenalkan skema Generation-Based Incentive (GBI) untuk mendukung pencapaian Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia dalam pengurangan emisi, pengembangan EBT, serta pengurangan ketergantungan pada batubara. Dokumen kerja sama ini menjadi dasar Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) untuk pembelian Internationally Transferred Mitigation Options (ITMOs) yang saat ini tengah disusun. (**)
