Intinews | Penguatan fondasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus menjadi bagian dari agenda nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sepanjang 2025, PT Pertamina (Persero) memfasilitasi 5.888 sertifikasi usaha bagi UMKM mitra binaan di berbagai wilayah.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mendorong UMKM masuk ke dalam ekosistem ekonomi formal, sekaligus membuka akses pembiayaan dan memperluas jangkauan pasar, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Berbagai sertifikasi yang difasilitasi meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, BPOM, sertifikasi halal, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hingga legalitas badan usaha. Legalitas ini menjadi prasyarat utama bagi UMKM untuk bermitra dengan industri besar, mengikuti pengadaan, serta mengakses layanan perbankan dan pembiayaan formal.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, mengatakan penguatan legalitas merupakan tahapan awal agar UMKM mampu beradaptasi dengan tuntutan pasar yang semakin kompetitif.
“Ketika UMKM memiliki legalitas dan sertifikasi yang lengkap, peluang untuk mengembangkan usaha, mengakses pembiayaan, dan menembus pasar yang lebih luas akan terbuka,” ujar Baron di Jakarta, Kamis (8/1/2025).
Selain aspek administrasi, Pertamina juga mendorong peningkatan kapasitas produksi, kualitas produk, kesiapan ekspor, serta pemahaman kewajiban perpajakan. Pendekatan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menempatkan UMKM sebagai penggerak utama ekonomi nasional.
Sebagai BUMN sektor energi, Pertamina menjalankan pemberdayaan UMKM melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di sekitar wilayah operasional perusahaan. Program ini diharapkan mampu menciptakan dampak ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat.
“UMKM yang naik kelas akan memberikan efek berganda bagi perekonomian, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga penguatan ekonomi daerah,” kata Baron.
Dengan penguatan legalitas dan kapasitas usaha, UMKM mitra binaan Pertamina diharapkan mampu meningkatkan kontribusinya dalam rantai nilai ekonomi nasional secara berkelanjutan. (vv)
