Intinews | PLN mengamankan pendanaan sebesar USD 2,9 miliar dari sejumlah lembaga pembiayaan internasional untuk mendukung percepatan transisi energi di Indonesia. Kepastian pendanaan tersebut disampaikan Direktur Utama PT PLN (Persero), Suroso Isnandar, dalam agenda Conference of the Parties ke-31 (COP31) di Antalya, Turki.
Pendanaan tersebut akan mendukung transformasi sektor ketenagalistrikan, termasuk pengembangan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi.
Suroso mengatakan, kebutuhan pembiayaan untuk menjalankan transisi energi dalam sepuluh tahun ke depan sangat besar. Karena itu, dukungan lembaga keuangan internasional menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pelaksanaannya.
“Di COP31 ini, kami membawa kabar baik bahwa PLN bersama Indonesia telah mengamankan pendanaan mencapai USD 2,9 miliar dari berbagai lembaga pembiayaan internasional. Ini menunjukkan bahwa agenda transisi energi yang sedang berjalan di Indonesia mendapatkan dukungan konkret dari berbagai mitra global, ” ujar Suroso, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, transisi energi di Indonesia tidak lagi sebatas rencana jangka panjang. Sejumlah program sudah mulai dijalankan, salah satunya melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
Dalam sepuluh tahun ke depan, Indonesia menargetkan tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, sekitar 53 GW atau 76 persen berasal dari energi baru terbarukan dan sistem penyimpanan energi.
“Artinya, Indonesia tidak hanya menyusun rencana, tetapi sudah memulai dan sedang melaksanakan transformasi energi dalam skala besar. RUPTL ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat pengembangan energi bersih sekaligus memastikan kebutuhan listrik nasional dapat terpenuhi,” jelasnya.
Selain melalui RUPTL, pemerintah juga mendorong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber energi dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sejumlah komponen energi primer impor.
Suroso mengatakan, pengembangan PLTS 100 GWp menjadi salah satu langkah untuk memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional.
“Harapannya, pemanfaatan sumber energi domestik dapat semakin optimal sehingga ketergantungan sektor ketenagalistrikan terhadap sejumlah komponen energi primer impor dapat dikurangi. Dengan demikian, kedaulatan energi atau energy sovereignty dapat semakin kita wujudkan,” tambahnya.
Di sisi lain, PLN tetap harus memastikan kebutuhan listrik masyarakat terpenuhi selama proses transisi energi berlangsung. Pasokan listrik ditargetkan tersedia secara merata dengan kondisi cukup, andal, dan terjangkau.
“Transisi energi bukan sekadar komitmen atau janji jangka panjang. Saat ini, secara nyata kita telah dan sedang melaksanakan agenda tersebut. Pada saat yang sama, kami tetap memastikan listrik tersedia secara merata di seluruh Tanah Air,” kata Suroso.
Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan Indonesia membawa sejumlah program penanganan perubahan iklim yang telah dan sedang dijalankan di dalam negeri dalam COP31.
Saat membuka Paviliun Indonesia, Senin (9/11/2026), Hashim menyebut Indonesia ingin menunjukkan bahwa komitmen penanganan perubahan iklim harus diwujudkan melalui tindakan nyata.
Paviliun Indonesia mengusung tema Indonesia: House of Climate Solutions. Ada tiga prioritas yang dibawa, yakni memperkuat ketahanan iklim, mendorong aksi kolaboratif, serta mempercepat langkah menuju net zero emissions.
“Indonesia hadir di COP31 dengan membawa pesan yang jelas, Indonesia Menghadirkan Solusi Iklim Berskala Besar. Tema paviliun kita mencerminkan tekad kita untuk mengubah ambisi iklim menjadi aksi nyata yang bermakna,” ungkap Hashim.
Dia mengatakan, perubahan iklim merupakan persoalan lintas negara yang membutuhkan kerja sama berbagai pihak.
“Kami ingin dunia melihat bahwa Indonesia tidak sekadar berbicara tentang berbagai kemungkinan; kami bekerja nyata untuk mewujudkannya, membuktikan kata-kata lewat tindakan, walking the talk. Tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapi tantangan ini sendirian,” ujarnya.
Presiden COP31, Murat Kurum, dalam pembukaan konferensi juga mengingatkan pentingnya mengubah komitmen global menjadi aksi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Menurut Kurum, kebijakan iklim tidak bisa dipisahkan dari kebijakan pembangunan. Sektor energi, pangan, dan perkotaan menjadi bagian yang harus diperhatikan dalam menghadapi perubahan iklim.
“Kebijakan iklim pada hakikatnya adalah kebijakan pembangunan. Ini adalah kebijakan pangan, kebijakan energi, kebijakan perkotaan, dan yang terpenting dari segalanya, ini adalah kebijakan untuk menyelamatkan masa depan kemanusiaan,” kata Kurum.
Melalui COP31, Indonesia mendorong kerja sama dengan berbagai negara dan lembaga pembiayaan internasional untuk mempercepat pelaksanaan program energi bersih. PLN menjadi salah satu pihak yang menjalankan agenda tersebut melalui pengembangan pembangkit EBT, penyimpanan energi, serta penguatan pasokan listrik nasional. (vv)
