Intinews | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pihak yang terlibat dalam 10 kasus pelanggaran di pasar modal. Dari hasil penanganan tersebut, tiga kasus di antaranya berkaitan dengan manipulasi perdagangan saham, dengan total keuntungan tidak sah sebesar Rp23,77 miliar yang wajib dikembalikan.
Selain memerintahkan pengembalian keuntungan ilegal, OJK juga mengenakan denda administratif dengan nilai keseluruhan Rp3,71 miliar. Penindakan ini mencakup pelanggaran perdagangan saham hingga ketidakpatuhan emiten terhadap kewajiban keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan.
Plt Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, mengatakan tindakan terhadap para pelanggar disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat keseriusan masing-masing kasus.
“Dalam penanganan 10 kasus tersebut, OJK menetapkan tindakan atas tiga kasus manipulasi perdagangan saham dengan nilai keseluruhan keuntungan tidak sah yang diperintahkan untuk dikembalikan sebesar Rp23,77 miliar,” ujarnya, Sabtu (21/11/2026).
Bentuk penindakan yang dijatuhkan tidak hanya berupa denda. OJK juga memerintahkan pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, penutupan rekening efek, larangan melakukan kegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK), serta pemenuhan kewajiban tertentu.
Jenis pelanggaran yang ditemukan dalam pemeriksaan meliputi manipulasi perdagangan saham, pelanggaran kewajiban keterbukaan informasi, ketidakpatuhan pelaporan keuangan, pelanggaran ketentuan transaksi material dan transaksi afiliasi, hingga kewajiban pengalihan saham.
Manipulasi Saham Jadi Perhatian
Manipulasi perdagangan menjadi salah satu pelanggaran yang mendapat perhatian OJK karena dapat menciptakan gambaran semu mengenai aktivitas transaksi dan harga saham.
Praktik tersebut berpotensi mengganggu mekanisme pembentukan harga yang wajar. Investor juga bisa mengambil keputusan berdasarkan informasi atau aktivitas perdagangan yang menyesatkan.
Di sisi lain, OJK mengingatkan emiten dan jajaran pengurus perusahaan agar memenuhi kewajiban penyampaian informasi secara akurat, lengkap, dan tepat waktu.
Kepatuhan juga mencakup pelaporan keuangan serta pelaksanaan transaksi material dan transaksi afiliasi sesuai ketentuan pasar modal.
OJK menilai pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat merugikan kepentingan pemegang saham dan mengganggu kepercayaan investor terhadap pasar modal.
Karena itu, penegakan hukum tidak berhenti pada pengenaan denda. Pengembalian keuntungan ilegal dan tindakan korektif lainnya menjadi bagian dari upaya memastikan pelanggar tidak tetap menikmati manfaat ekonomi dari pelanggaran yang dilakukan.
OJK menyatakan akan terus memperkuat pengawasan transaksi efek, meningkatkan kualitas pemeriksaan, serta memperkuat koordinasi dengan Self-Regulatory Organizations (SRO) dan pihak terkait.
Penindakan terhadap 10 kasus tersebut menjadi bagian dari pengawasan OJK terhadap perilaku pelaku pasar. Efektivitasnya akan terlihat dari kepatuhan pihak yang dikenai sanksi dan berkurangnya praktik yang merusak keterbukaan serta kewajaran perdagangan saham. (vv)

















