Intinews | Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) atas komitmennya dalam mendukung pembentukan Pos Bantuan Hukum (#Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten OKI.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Agtas, kepada Bupati OKI H. Muchendi, bertempat di Griya Agung Palembang, Senin (28/7/2025). Penyerahan ini menjadi bagian dari rangkaian peresmian 3.258 Posbankum se-Sumatera Selatan serta pembukaan pelatihan paralegal.
Pos Bantuan Hukum atau Posbankum merupakan layanan hukum berbasis komunitas yang dibentuk di tingkat desa dan kelurahan. Layanan ini bertujuan memberikan akses keadilan yang mudah dijangkau masyarakat melalui penyuluhan, konsultasi, mediasi, hingga pendampingan hukum secara cuma-cuma oleh paralegal dan advokat.
“Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat, khususnya dalam hal akses terhadap keadilan. Tidak semua warga mampu membayar jasa hukum, dan Posbankum menjawab kebutuhan itu di tingkat desa,” ujar Bupati OKI Muchendi usai menerima penghargaan.
Dari total 3.258 Posbankum se-Sumatera Selatan, sebanyak 327 Posbankum telah resmi terbentuk di Kabupaten OKI, mencakup seluruh desa dan kelurahan. Inisiatif ini merupakan hasil kerja sama Pemerintah Kabupaten OKI dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel serta sejumlah lembaga bantuan hukum. Program ini menempatkan OKI sebagai salah satu kabupaten terdepan dalam pemerataan akses hukum di Indonesia.
Bupati Muchendi menegaskan bahwa kehadiran Posbankum di seluruh wilayah OKI bukan sekadar program simbolis, melainkan bagian dari misi besar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat rentan.
“Kami ingin memastikan tidak ada satu pun warga OKI yang tertinggal dalam mendapatkan perlindungan hukum,” tambahnya.
Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, dalam sambutannya turut mengapresiasi langkah strategis Pemkab OKI serta pemerintah kabupaten/kota lainnya di Sumsel.
“Apa yang dilakukan ini adalah bentuk keberpihakan nyata kepada rakyat kecil. Program ini harus menjadi role model bagi wilayah lainnya di Indonesia,” tegasnya.
Acara peresmian Posbankum dan pembukaan pelatihan paralegal ini juga mencatatkan rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), atas pembentukan Posbankum secara serentak di seluruh desa dan kelurahan se‑Sumsel. Ribuan paralegal dari berbagai latar belakang mengikuti pelatihan yang bertujuan membekali mereka dengan keterampilan dasar hukum untuk membantu masyarakat secara langsung.
Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Agtas menilai, keterlibatan aktif pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan reformasi akses keadilan.
“Kami mengapresiasi langkah cepat seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Inisiatif ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah bisa hadir langsung di tengah persoalan masyarakat dengan solusi konkret,” ujarnya. (**)
