Intinews | Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKK-SP) Indonesia mencapai 77,03 pada 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan 64,67 pada 2023. Namun, capaian itu belum menempatkan konsumen dalam kategori berdaya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Bank Indonesia (BI) dalam memperkuat pelindungan konsumen di tengah meningkatnya penggunaan transaksi digital. Salah satu upayanya melalui peluncuran Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, pelindungan konsumen harus berjalan seiring dengan perkembangan inovasi sistem pembayaran. Kepercayaan masyarakat menjadi faktor penting agar layanan keuangan digital berkembang secara aman dan berkelanjutan.
“Pelindungan konsumen bukan sekadar pelengkap inovasi, melainkan prasyarat bagi sistem pembayaran yang aman, efisien, inklusif, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Filianingsih, BI terus memperkuat pengaturan, pengawasan perilaku penyelenggara atau market conduct, serta koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemangku kepentingan lainnya.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, menyebut penguatan pelindungan konsumen dilakukan melalui tiga fokus, yakni penguatan ekosistem, pemberdayaan konsumen, dan optimalisasi peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).
“Penguatan pelindungan konsumen kami lakukan melalui tiga fokus utama, yaitu penguatan ekosistem, pemberdayaan konsumen, dan optimalisasi peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Kami juga mendorong pengembangan aplikasi antiscam, memperluas akses pengaduan, memperjelas tanggung jawab penyelenggara jasa keuangan, serta memastikan adanya mekanisme pemulihan hak konsumen,” ujar Dicky.
Di sisi lain, BI menyiapkan tiga langkah untuk memperkuat pelindungan pengguna sistem pembayaran. Pertama, memperluas edukasi agar masyarakat mampu mengenali risiko, bertransaksi secara aman, serta memahami hak dan mekanisme pengaduan.
Kedua, memperkuat tanggung jawab penyelenggara melalui penerapan PBI Nomor 6 Tahun 2026 dan PADG Nomor 32 Tahun 2026 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia.
Aturan tersebut mewajibkan penyelenggara memberikan informasi produk secara transparan, memperlakukan konsumen secara adil, menjaga keamanan aset dan data, serta mencegah dan menangani transaksi terindikasi penipuan.
Ketiga, memperkuat koordinasi penyelesaian sengketa. BI dan OJK menandatangani Petunjuk Pelaksanaan Bersama terkait kerja sama penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui LAPS.
Langkah ini diarahkan untuk mempermudah konsumen memperoleh penyelesaian sengketa yang adil dan efektif sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
BI juga mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru ketika menerima informasi atau tawaran transaksi mencurigakan. Pesan yang diusung adalah “Kalau Ragu, STOP Dulu!”
Masyarakat diminta memeriksa identitas pihak yang bertransaksi, memastikan keamanan transaksi, serta tidak membagikan PIN, kata sandi, maupun kode OTP kepada siapa pun.
Apabila mengalami masalah transaksi, konsumen dapat lebih dahulu mengajukan pengaduan kepada penyelenggara. Jika belum terselesaikan, masyarakat dapat menghubungi BI melalui BICARA 131 atau memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui LAPS sesuai ketentuan.
151 Juta Penayangan Edukasi
Upaya memperluas pemahaman masyarakat juga dilakukan melalui GEBER PK yang telah berjalan sejak 2024.
Sepanjang 2026 hingga Oktober, sebanyak 86 Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran berpartisipasi dalam kampanye edukasi melalui 4.441 unggahan dan 71 video bersama.
Kampanye tersebut mencatat lebih dari 151 juta penayangan daring, menjangkau 36 juta pendengar radio dan iklan layanan masyarakat, serta diikuti 2,3 juta peserta edukasi tatap muka.
Secara keseluruhan, BI juga telah menyelenggarakan 9.575 kegiatan di berbagai wilayah Indonesia sejak awal 2026, dengan estimasi jangkauan 36,7 juta orang.
Memasuki 2027, BI bersama OJK dan pelaku industri akan melanjutkan kolaborasi untuk memperkuat keamanan transaksi, meningkatkan keberdayaan konsumen, dan memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pelindungan serta penyelesaian pengaduan. (vv)

















