Intinews | Komisi Informasi menggelar Forum Group Discussion (FGD) yang saat ini berlangsung untuk wilayah Sumsel untuk melihat Indeks Keterbukkaan Informasi Publik (IKIP).
Dikatakan Muhamad Fhatony Ketua KI Sumsel, FGD ini langsung di awasi dari Komisi Informasi pusat yang berlangsung di hotel Aryaduta Palembang, Kamis (8/5/2023).
“FGD yang kita lakukan untuk saling memberikan data dan pandangan antara Kelompok Kerja (POKJA) KI Sumsel, bersama Informan Ahli (IA) dari hasil temuan data yang mereka dapatkan,” ungkapnya
Lanjutnya IKIP ini berguna untuk melihat indeks keterbukaan informasi kepada publik dari badan publik bagaimana standarisasi atau kemudahan untuk masyarakat untuk mendapat informasi yang mereka butuh kan.
Ditempat yang sama anggota komisioner pusat yang turut hadir Handoko Agung Saputro mengatakan, hasil dari penelitian IKIP selain untuk mengetahui hasil standarisasi badan publik ini juga bisa menjadi perbaikan untuk daerah.
“Hasil dari IKIP di setiap provinsi se-Indonesia yang dilakuan setiap tahun untuk menjadi tolak ukur terkait bagaimana badan publik bisa memberikan informasi, serta untuk perbaikan kepada daerah jika hasil data yang didapat di bawah standar penilaian,” ungkapnya
Sebagai tambahan informasi untuk tim Pokja sendiri terdiri dari lima orang dengan berbagai bidang, sedangkan untuk informan ahli terdiri dari sembilan orang yang juga terdiri dari beragam profesi, mulai dari unsur pemerintahan hingga pelaku usaha.
Tim Pokja terdiri dari lima orang yang memiliki berbagai bidang keahlian di Ketuai oleh Joe Marthine Chandra, sedangkan Informan Ahli terdiri dari sembilan orang dengan beragam profesi, mulai dari unsur pemerintahan hingga pelaku usaha.
Disampaikan Joe Marthine Chandra, SH. MH, yang juga Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumsel, Pokja bertugas mengumpulkan dan menyiapkan data dan fakta sebagai bahan diskusi yang disandingkan dengan data informan ahli.
“Kita (Pokja) menyiapkan data dan fakta kemudian kita diskusikan bersama informan ahli untuk yang akan membuat penilaian keterbukaan informasi di Sumatera Selatan,” ujarnya.
Dalam kesimpulannya, kegiatan FGD ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memperoleh informasi yang lebih mudah dan transparan dari badan publik.
KI Provinsi Sumsel akan terus berupaya meningkatkan indeks keterbukaan informasi publik di wilayah tersebut
