Intinews | Dalam rangka pengendalian inflasi jelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) Idulfitri 1444 H, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan High Level Meeting (HLM) TPID Se-Sumatera Selatan pada Selasa, 11 April 2023 di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang.
Kegiatan HLM ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan sekaligus Ketua TPID Prov. Sumatera Selatan, H. Herman Deru, kepala daerah serta anggota TPID baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kab/Kota Se-Sumatera Selatan.
Dalam sambutannya Gubernur menyatakan bahwa kegiatan HLM ini merupakan sebuah langkah kongkret dalam rangka menekan inflasi Sumatera Selatan. Menjelang HBKN Idulfitri 1444 H, beliau menghimbau kepada kepala daerah dan instansi terkait untuk dapat terjun langsung ke lapangan untuk memastikan ketersediaan pasokan, kestabilan harga, dan distribusi bahan pangan khususnya untuk komoditas beras, telur, daging ayam ras, daging sapi, dan ikan.
Kegiatan HLM tersebut diawali dengan acara Capacity Building bagi anggota TPID se-Sumsel dengan narasumber Dr. Drs. Sarwo Edhy, S.P., M.M., M.H, selaku Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional dan Pimpinan Perum Bulog Kantor Wilayah Sumsel dan Babel, Mohamad Alexander.
Dalam paparannya, Sarwo Edhy turut mengamini himbauan Gubernur Herman Deru, dimana dalam upaya pengendalian inflasi, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan berupa pemantauan pasokan dan harga pangan, pelaksanaan gerakan pangan murah, maupun penguatan cadangan pangan pemerintah daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk dapat memberikan dukungan bagi Perum BULOG baik untuk penyerapan gabah/beras saat masa panen raya maupun pemantauan penyaluran beras SPHP. Lebih lanjut, Mohamad Alexander menyampaikan bahwa hingga 10 April 2023, pihaknya telah menyalurkan 16.727 ton beras SPHP di wilayah Sumatera Selatan.
Inflasi Sumatera Selatan pada bulan Maret 2023 masih terjaga di angka 0,20% (mtm) atau 4,92% (yoy). Secara tahunan, inflasi Sumsel masih berada di bawah level nasional yang sebesar 4,97% (yoy). Inflasi yang terjaga tentunya tidak lepas dari upaya yang dilakukan oleh TPID dan pihak terkait lainnya melalui strategi 4K, yaitu Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif.
BI Sumsel melalui kegiatan Soft Launching Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) pada 24 Februari 2023 lalu telah meluncurkan 4 program unggulan pengendalian inflasi pangan.
“Sebagai tindak lanjut dari komitmen bersama pada kegiatan Soft Launching GNPIP Februari lalu, BI Sumsel telah berperan aktif dalam rangka mendorong terbentuknya perjanjian Kerja sama Antar Daerah (KAD) baik G to G maupun B to B. Selain itu BI Sumsel juga turut serta memberikan dukungan dalam kegiatan pasar murah di 2 Kota IHK Sumatera Selatan melalui bantuan sarana dan prasarana serta bantuan publikasi baik melalui media massa maupun media sosial.”, jelas Deputi Kepala Perwakilan BI Sumsel, Nurcahyo Heru Prasetyo dalam paparannya pada kegiatan HLM dimaksud.
Selain dukungan dalam implementasi KAD dan pasar murah, BI Sumsel juga turut mendorong peningkatan produktivitas di sisi supply melalui pemberian bantuan alat pertanian modern, termasuk implementasi digital farming. Inovasi digitalisasi terhadap proses distribusi dan transaksi pembayaran juga turut dilakukan guna mendorong efisiensi penyaluran komoditas bahan pangan ke masyarakat.
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga inflasi agar tetap rendah dan stabil, salah satunya melalui strategi 4K. Beberapa langkah yang telah dilaksanakan TPID guna menjaga inflasi tetap terjaga diantaranya dengan 1) mendorong Ketersediaan Pasokan melalui akselerasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan serta melakukan sidak pasar; 2) mendorong Keterjangkauan Harga dengan pemantauan harga secara rutin di pasar serta pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah; 3) mendukung Kelancaran Distribusi dengan memastikan kelancaran lalu lintas logistik bahan pokok penting termasuk diantaranya melakukan implementasi KAD antar-provinsi; serta 4) melaksanakan Komunikasi yang efektif dengan menyampaikan informasi ketersediaan stok komoditas pokok dan himbauan belanja bijak kepada masyarakat. (**)
