Intinews | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan gelar rapat dengar pendapat terkait pelecehan seksual oleh oknum Dosen Unsri, Senin (6/12) di Ruang Rapat Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
Rapat juga dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Sumatera Selatan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsri, serta Pihak Korban, namun tidak dihadiri oleh para rektorat Unsri.
Menurut Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati mengatakan, alasan tidak hadirnya pihak rektorat Unsri tengah menggelar rapat internal terkait masalah yang sama. Ia mengaku kecewa karena ketidak kehadiran pihak Unsri bisa menjadi blunder di masyarakat.
“Sebenarnya, kami berharap ada dari pihak rektorat Unsri. Karena kan yang sangat ditunggu itu adalah pihak Unsri,” ujarnya
Lanjutnya, memang secara struktural pihak DPRD Sumsel dan pihak Unsri tidak ada hubungan, namun DPRD Sumsel merupakan representatif dari masyarakat dan kasus ini terjadi di wilayah hukum Sumatera Selatan. Dia meminta kasus ini segera dituntaskan.
Selain itu, Anita pun meminta agar kasus tersebt benar-benar menjadi perhatian dari pihak kepolisian setempat. Pasalnya, ancaman hukumannya sudah sangat jelas dan diatur dalam KUHP.
“Itu (dugaan kasus pelecehan) di Fakultas Ekonomi Unsri harus jadi perhatian khusus. Jangan sampai kalah argumentasi. Maksudnya, bukti dan keterangan yang memperkuat laporan korban. Apa yang terjadi hari ini (tak hadirnya pihak Unsri) mengindikasikan upaya penyelesaian kasus ini secara internal,” katanya.
Politisi Partai Golkar ini mengaku dia mewakili perempuan dan alumni Unsri sangat kecewa atas tindakan Dekan Fakultas Ekonomi yang mengintimidasi dan melarang mahasiswi korban pencabulan untuk mengikuti yudisium.
“Jangan menghambat pendidikan mereka,” cetusnya.
“ Tidak hanya dari lawyer, dari PPA dari kawan-kawan BEM tapi kita semua akan mengawal kasus ini,” katanya.
Hal senada dikemukakan Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli yan mengaku kecewa lantaran pihak rektorat Unsri tidak menghadiri pertemuan ini.
“Kita pastikan kita akan mengawal kasus ini dan minta pelakunya dihukum berat,” katanya.
Kepala Dinas (Kadis) PPPA Provinsi Sumsel, Henny Yulianti, S.IP mengatakan sesuai dengan tugas dan fungsi PPA mendampingi korban. Ia mengajak untuk korban lain di luar untuk melapor ke pihak terkait untuk mengurangi tindak kejahatan tersebut.
“Sudah ada pembuka jalan, ayo semua yang sudah menjadi korban yang sudah lama atau yang baru berdampingan kita bersama,” katanya.
Presiden Mahasiswa (Presma) BEM Unsri Dwiki Sandy mengungkapkan tidak ada tempat bagi dosen yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya di Unsri.
“Kami terus mengupayakan penyelesaian kasus ini sehingga saat ini sudah banyak korban yang muncul dan melaporkan,” katanya. (sil)
