Intinews | Penyaluran kredit untuk klaster kopi Sumatera Selatan mencapai Rp356,05 miliar dengan realisasi ekspor 359,6 ton ke lima negara tujuan sepanjang Januari 2025 hingga September 2026. Capaian ini menjadi salah satu perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi XI DPR RI, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam memperkuat pembiayaan serta daya saing kopi daerah.
Penguatan sektor kopi tersebut dibahas dalam Diskusi Intensif Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) bertema Sinergi Sektor Keuangan dan Sektor Riil Mendorong Pengembangan Keunggulan Kopi di Sumatera Selatan, di Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan, Senin (9/11/2026).
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, potensi kopi daerah perlu dikembangkan agar memberikan nilai tambah lebih besar bagi masyarakat. Penguatan sektor ini juga harus melibatkan generasi muda sebagai pelaku usaha.
“Sumatera Selatan memiliki potensi kopi yang besar dan harus mampu menghasilkan nilai tambah lebih tinggi bagi masyarakat. Melalui kolaborasi pemerintah, OJK, industri jasa keuangan, dan dunia usaha, kita dorong hilirisasi, perluasan pasar ekspor, serta pemberdayaan generasi muda melalui Program 100.000 Sultan Muda agar semakin banyak wirausaha lokal mampu tumbuh dan bersaing di pasar global,” ujar Herman Deru.
Menurutnya, pengembangan kopi tidak cukup hanya mengandalkan produksi. Petani dan pelaku usaha membutuhkan akses pembiayaan, pendampingan, pengolahan produk, hingga jaringan pemasaran yang lebih luas.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro juga menyoroti pentingnya pembiayaan yang langsung menyentuh kebutuhan pelaku usaha.
“Potensi kopi Sumatera Selatan perlu ditopang akses permodalan yang tepat sasaran, peningkatan kapasitas usaha, dan penguatan rantai nilai dari hulu hingga hilir. Komisi XI DPR RI mendorong sinergi kebijakan dan industri jasa keuangan agar petani, UMKM, serta wirausaha muda memiliki kesempatan lebih luas untuk berkembang,” kata Fauzi.
Dalam forum tersebut, penguatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menjadi salah satu langkah yang didorong. TPAKD diarahkan untuk mempertemukan kebutuhan pembiayaan petani, kelompok usaha, agregator, dan pelaku UMKM dengan industri jasa keuangan.
Melalui skema kemitraan tersebut, akses pembiayaan diharapkan tidak berhenti pada penyaluran kredit. Dukungan juga mencakup penguatan usaha, literasi keuangan, pengelolaan risiko, hingga pemasaran hasil produksi.
Anggota Dewan Komisioner OJK sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK, Sarjito, mengatakan pengembangan komoditas membutuhkan keterhubungan dari produksi hingga perdagangan.
“Pengembangan komoditas unggulan membutuhkan keterhubungan dari produksi dan pengolahan hingga pembiayaan serta pemasaran. OJK mendorong penguatan sektor keuangan dan ekosistem perdagangan yang efisien, disertai peningkatan literasi dan inklusi keuangan agar pelaku usaha dapat memanfaatkan layanan keuangan secara produktif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Selain capaian kredit dan ekspor kopi, perkembangan ekonomi daerah juga terlihat dari Program 100.000 Sultan Muda Sumatera Selatan. Melalui Sultan Muda Sumsel Center (SMSC), program tersebut telah menghimpun lebih dari 12.300 pendaftar hingga November 2026.
Program ini menggabungkan pendampingan usaha, peningkatan kapasitas, literasi keuangan, fasilitasi pembiayaan, dan perluasan pasar bagi wirausaha muda.
Pada Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 Tahun 2026, pengusaha muda Sumatera Selatan juga mencatat sembilan kesepakatan dagang internasional dengan potensi nilai Rp501,40 miliar.
Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pasar produk daerah sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk masuk ke perdagangan internasional.
Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan Arifin Susanto mengatakan penguatan akses keuangan daerah perlu didukung kolaborasi pemerintah dan industri jasa keuangan. Melalui TPAKD, kemitraan antara petani, kelompok usaha, agregator, industri pengolahan, dan pembeli terus didorong.
Upaya memperluas literasi dan inklusi keuangan di Sumatera Selatan juga mendapat pengakuan nasional. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meraih Financial Literacy Award (FLA) 2026 kategori Program Literasi Keuangan Terbaik Tingkat Provinsi.
Selain itu, Sumatera Selatan meraih TPAKD Award sebagai Provinsi Terbaik Wilayah Sumatera selama dua tahun berturut-turut, yakni 2025 dan 2026.
Diskusi tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro bersama sejumlah anggota Komisi XI, Sarjito, Arifin Susanto, serta perwakilan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, industri jasa keuangan, asosiasi pengusaha, dan pelaku usaha.
Melalui sinergi tersebut, OJK, Komisi XI DPR RI, dan Pemprov Sumsel mendorong perluasan pembiayaan sektor produktif, penguatan rantai pasok dan hilirisasi kopi, serta pembukaan akses pasar ekspor. Pengembangan ekosistem wirausaha muda juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi daerah. (vv)
