Intinews | Pemerintah terus mengoptimalkan penghasilan petani kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu cara yang dilakukan dengan menggelar Pelatihan Administrasi dan Keuangan bagi petani dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang berjumlah 60 orang.
Kegiatan yang diselenggarakan atas kerja sama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi berlangsung pada 20 – 24 September 2022 di Hotel The Alts Palembang.
Kepala Dinas Perkebunan Sumsel Ir. Agus Darwa, M.Si menyambut baik atas dilaksanakannya kegiatan tersebut. Dalam sambutannya ia memaparkan bahwa Sumatera Selatan kaya akan sumber daya alam dengan luas lahan perkebunan 3.8 juta hektar, kebun sawit 1.2 juta hektar perusahaan tersebar di 11 kabupaten, kopi 251.000 hektar, karet 1.3 juta hektar, teh 4800 hektar.
Sumsel yang terdiri dari 13 kabupaten dan 4 kota yang merupakan kota besar ke 4 di Indonesia yang mayoritas terdiri dari petani dan pedagang. Disumsel sendiri mempunyai 276 perusahaan perkebunan, dan baru ada 86 pabrik CPOnya.
Agus menyadari, bahwa banyak kendala dihadapi untuk dapat melaksanakan pembangunan dan pengembangan sektor perkebunan yang berkelanjutan salah satunya tidak adanya kekompakan pada petani swadaya.
“Petani swadaya masih tergantung dengan tengkulak, memasarkan hasil perkebunannya sendiri sendiri yang menyebabkan harga rendah”, ungkapnya.
Untuk itu pemerintah Sumsel melalui dinas perkebunan menginisiasi untuk mengajak para petani mengikuti pelatihan administrasi, keuangan dan kepemimpinan.
Sementara itu, Kepala PPMKP Ciawi Ir. Yusral Tahir, M.Ar mengatakan, organisasi bagi petani sangat penting dan perlu berkelompok. Menurutnya, organisasi ini tidak hanya untuk komunitas petani kelapa sawit tapi juga untuk komunitas petani lainnya.
“Karena kalau kita sendiri-sendiri, individualis, harga bukan petani yang tentukan. Jadi satu hal yang aneh, petani kita yang menanam, mengerjakan, memupuk. Tapi yang menentukan harga bukan petani, tapi tengkulak,” ujarnya.
Untuk itu, BPDPKS bersama PPMKP Ciawi terus berupaya membantu agar petani bisa menganalisa hasil usaha. Sehingga uang yang diterima petani bisa digunakan untuk usaha yang terprogram.
Kurikulum pelatihan terbagi dalam tiga kelompok, yakni kelompok dasar, inti, dan penunjang.
“Yusral menjelaskan hampir seluruh petani mempunyai kelemahan dalam memanajemen keuangan mereka. Untuk itu arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk menguatkan kredit usaha rakyat (KUR), yang salah satu cara bagaimana petani memanajemen keuangan mereka”, tutupnya.
Mengenai komoditas sawit Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan di masa mendatang sawit akan menjadi pilihan yang diorientasikan pada bahan bakar nabati yang sudah dikembangkan menjadi energi baru terbarukan. Seperti diketahui, program mandatori B30 yang sudah dijalankan Presiden Joko Widodo sejak 2019 lalu menjadi bukti diversifikasi produk turunan sawit menjadi pilihan strategis.
Untuk itu penting diversifikasi produk sawit yaitu membangun agenda perkebunan menjadi sumber kehidupan bagi perkebunan yang lebih besar bermanfaat atau berdampak pada kesejahteraan petani atau pekebun sawit.
Menurut Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi, Kementan menyadari peran sawit menjadi penyumbang devisa negara dari nilai ekspor yang terus meningkat.
Sawit, kata Dedi, juga sebagai penggerak perekonomian daerah, menyerap tenaga kerja dan mendukung pengentasan kemiskinan di perdesaan. “Pada 2018, luas perkebunan sawit mencapai 14,7 juta ha dan 6 juta ha atau 40,9% di antaranya, merupakan perkebunan sawit rakyat,” kata Dedi. (sil/**)
