Intinews | PT PLN (Persero) terus menunjukkan dukungannya terhadap transisi energi melalui sumber daya energi hijau yang tersedia lokal. Hal ini sesuai komitmen Presiden Republik Indonesia dalam mendukung upaya global untuk menanggulangi perubahan iklim yang disampaikan saat pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, pada November 2024 lalu di Rio de Janeiro, Brasil.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan guna mewujudkan dukungan tersebut adalah dilakukannya pertemuan antara PT PLN (Persero) dan Pemerintah Provinsi Bengkulu pada Kamis (02/10/2025) di Fairmont Hotel Jakarta. Agenda yang dihadiri langsung oleh Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, S.E., dan Bupati Lebong, H. Azhari, S.H., M.H. beserta jajarannya berfokus pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong. Turut hadir, Executive Vice President Panas Bumi PT. PLN (Persero), John Y.S. Rembet beserta GM PLN UID S2JB, Adhi Herlambang dan GM PLN UIP Sumatera Bagian Selatan, Zaky Adikta.
Dalam sambutannya, Gubernur Bengkulu menyampaikan bahwa Pemprov Bengkulu berupaya memastikan pembangunan di seluruh aspek di Provinsi Bengkulu, salah satunya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang ada di wilayahnya. Helmi menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh upaya pembangunan yang dilakukan dan siap mendorong jika terdapat kendala yang perlu diselesaikan.
“Kami siap mendorong jika perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pihak yang terkait untuk mencari solusi jika terdapat kendala atau hambatan. Saya yakin dengan sinergi dan kerjasama tidak ada yang tidak bisa diselesaikan”, ungkap Helmi.
EVP Panas Bumi PT. PLN (Persero), John Y.S. Rembet dalam pemaparannya menyampaikan komitmen PLN dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dari energi terbarukan, khususnya di Provinsi Bengkulu. John menjelaskan bahwa saat ini PLN tengah menyiapkan sejumlah proyek strategis panas bumi, termasuk dua proyek PLTP di Provinsi Bengkulu. Proyek ini menjadi bagian dari implementasi RUPTL 2025–2034 dan dirancang untuk memperkuat bauran energi baru terbarukan (EBT) dan komitmen Net Zero Emission pada Tahun 2060, sekaligus meningkatkan keandalan pasokan listrik di sistem Sumatera.
John tidak menampik bahwa pembangunan infrastruktur listrik energi terbarukan khususnya PLTP memiliki beberapa tantangan, baik dari segi fisibilitas proyek maupun kendala lapangan yang sangat dipengaruhi oleh letak geografis, namun ia menjelaskan bahwa PLN terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan progress pembangunan infrastruktur terus berjalan secara optimal, sehingga pembangunan diharapkan selesai di Tahun 2028.
Di tempat yang sama, GM PLN UID S2JB, Adhi Herlambang menambahkan bahwa saat ini sistem kelistrikan di Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu memiliki Daya Mampu Pasok (DMP) sebesar 4.320 MW dengan Beban Puncak 1.530 MW, sedangkan Transfer Daya Sistem 1.050 MW, sehingga Cadangan Daya Sistem yang tersedia sebesar 1.740 MW atau sebesar 113,73% dari kebutuhan energi listrik masyarakat di tiga provinsi tersebut. Penambahan pasokan sebesar 220 Megawatt (MW) dari PLTP Kepahiang dan Hululais akan semakin memperkuat pasokan listrik di sistem kelistrikan Sumatera, khususnya di Provinsi Bengkulu.
“Kami di Unit Induk Distribusi yang berperan untuk mendelivery pasokan listrik ke seluruh lapisan masyarakat akan terus berusaha mendorong pemanfaatan energi listrik untuk mendorong kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi Bengkulu”, terang Adhi.
Adhi juga berharap sinergi yang telah terjalin dapat ditingkatkan dalam memastikan ketersediaan pasokan listrik ini dapat tersalurkan secara kontinyu dan handal ke seluruh masyarakat. Untuk itu, ia berharap dukungan Bapak Gubernur dan seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mensosialisasikan upaya penurunan gangguan listrik terutama yang diakibatkan oleh gangguan pohon, sehingga layanan kelistrikan dapat dinikmati secara nyaman. (vv)
