Intinews | PT PLN (Persero) menjajaki dukungan pembiayaan dari Pemerintah Australia untuk memperkuat jaringan listrik Jawa Timur dan Bali. Kerja sama ini mencakup pembangunan dan peningkatan infrastruktur transmisi, gardu induk, serta jaringan distribusi guna meningkatkan keandalan pasokan listrik.
Penjajakan tersebut menjadi bagian dari kemitraan strategis PLN dengan Pemerintah Australia melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pada 29 Oktober 2026.
Wakil Direktur Utama PLN, Yusuf Didi Setiarto, mengatakan kerja sama kedua negara membuka peluang bagi PLN untuk memperoleh dukungan teknologi, pengetahuan, hingga pembiayaan dalam mempercepat transformasi sektor ketenagalistrikan.
“Dukungan Pemerintah Australia memiliki arti penting bagi PLN, baik dalam pengembangan talenta, pertukaran pengetahuan dan teknologi, maupun penjajakan peluang pembiayaan. Kami berharap kemitraan ini terus berkembang untuk memperkuat kapabilitas PLN dalam menjawab tantangan transisi energi,” ujar Didi.
Salah satu agenda yang dijajaki adalah dukungan pembiayaan dari Export Finance Australia (EFA) untuk proyek Eastern Java & Bali Grid Strengthening. Proyek tersebut diarahkan untuk memperkuat jaringan listrik di Jawa Timur dan Bali melalui peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan.
Selain pembangunan jaringan, kerja sama PLN dan Australia juga menyasar pengembangan teknologi untuk meningkatkan fleksibilitas sistem listrik. PLN menjajaki kolaborasi dengan lembaga riset Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) serta Department of Climate, Environment and Water Australia.
Pembahasan mencakup pengembangan Battery Energy Storage System (BESS), fleksibilitas jaringan, dan pengaturan operasi pembangkit. Teknologi tersebut dibutuhkan untuk mendukung integrasi energi baru terbarukan (EBT) ke dalam sistem kelistrikan nasional.
Pasokan listrik dari pembangkit EBT, seperti tenaga surya dan angin, bergantung pada kondisi alam. Karena itu, sistem kelistrikan membutuhkan kemampuan penyimpanan energi dan pengaturan operasi yang lebih fleksibel agar pasokan tetap terjaga.
PLN juga bekerja sama dengan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (Department of Foreign Affairs and Trade) dalam program peningkatan kapasitas menghadapi risiko perubahan iklim.
Program Capacity Building Skenario Iklim dan Ketahanan Sistem tersebut ditujukan untuk memperkuat kemampuan PLN dalam menyusun keputusan berdasarkan skenario iklim, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap infrastruktur dan keandalan sistem ketenagalistrikan.
Di bidang sumber daya manusia, PLN bersama Pemerintah Australia melalui program Australia-Indonesia Climate and Sustainable Infrastructure Partnership (KINETIK) menyusun Three-Year Human Capital Development Roadmap periode 2027–2030.
Peta jalan tersebut diselaraskan dengan target Net Zero Emissions (NZE), prioritas Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), serta prinsip transisi energi berkeadilan (Just Energy Transition).
Didi mengatakan pembangunan infrastruktur harus diikuti peningkatan kemampuan tenaga kerja agar PLN siap menghadapi perubahan sektor energi.
“Penguatan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan pengembangan teknologi dan kualitas SDM. Melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman internasional, kami ingin menyiapkan talenta PLN yang mampu mengelola sistem ketenagalistrikan masa depan sekaligus menghadirkan solusi energi yang menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brazier, menyebut PLN sebagai salah satu mitra penting dalam mendukung transisi energi Indonesia. Menurutnya, penguatan kerja sama kedua negara juga memberikan ruang pertukaran pengetahuan dan pengalaman.
“Kami ingin menjadi bagian dari perjalanan transisi energi Indonesia dan memahami bahwa PLN akan memainkan peran sentral dalam elektrifikasi tersebut. Kemitraan ini juga bersifat timbal balik. Kami belajar banyak dari PLN dalam memahami lingkungan dan kebutuhan Indonesia,” ujar Brazier.
Kerja sama PLN dan Pemerintah Australia ini mencakup penguatan infrastruktur, pengembangan teknologi, pembiayaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mendukung target Indonesia mencapai Net Zero Emissions pada 2060. (vv)
