Intinews | Pemerintah mulai menggeber pengembangan energi surya dalam skala besar. Presiden RI Prabowo Subianto resmi meluncurkan Program PLTS 100 gigawatt peak (GWp) di Gilimanuk, Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).
Peluncuran itu sekaligus ditandai dengan groundbreaking 14 proyek PLTS dengan total kapasitas 5.300 megawatt peak (MWp) yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.
Program tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah mengejar target swasembada energi sekaligus memperbesar pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dari sumber daya dalam negeri.
Di hadapan para pejabat dan pemangku kepentingan yang hadir, Prabowo menegaskan pengembangan energi surya merupakan bagian penting dari upaya Indonesia membangun kemandirian energi.
“Hari ini adalah hari yang penting, kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Dengan Program PLTS 100 GW, kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri,” tegas Prabowo.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk mencari terobosan dalam mempercepat kedaulatan energi nasional.
Menurut Bahlil, potensi energi surya Indonesia cukup besar dan dapat dikembangkan melalui berbagai skema. Tidak hanya pembangkit berskala besar, tetapi juga PLTS terapung, PLTS atap, pembangkit untuk kawasan industri hingga PLTS off-grid bagi kegiatan produktif.
“Hari ini kita mengambil satu langkah besar untuk mewujudkan apa yang selalu Bapak Presiden arahkan kepada kami, yaitu swasembada dan kedaulatan energi nasional. Indonesia adalah negara yang diberikan Tuhan sumber daya yang luar biasa,” ujar Bahlil.
Bahlil memaparkan, target 100 GWp tersebut akan ditempuh melalui delapan skenario.
Rinciannya meliputi eliminasi PLTU sebesar 12,48 GWp, PLTS skala besar melalui RUPTL 30,97 GWp, PLTS terapung 10,72 GWp, PLTS atap 9,35 GWp, PLTS 3T sebesar 0,50 GWp, PLTS off-grid untuk kegiatan produktif 4,36 GWp, PLTS nonatap untuk kawasan industri 7,49 GWp, serta demand creation melalui hilirisasi, kendaraan listrik, kompor induksi dan kebutuhan lainnya sebesar 24,13 GWp.
Bahlil memperkirakan, jika seluruh skenario tersebut berjalan, pengembangan PLTS 100 GWp dapat menurunkan emisi hingga 140 juta ton CO2 per tahun.
“Kalau ini mampu kita implementasikan semuanya, kita dapat menurunkan emisi sebesar 140 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon sebesar Rp6,31 triliun,” katanya.
Program ini juga diproyeksikan memberi dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Pemerintah memperkirakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja dapat tercipta, terdiri dari 3,465 juta tenaga kerja konstruksi dan 2,053 juta tenaga kerja manufaktur.
Dari sisi investasi, total kebutuhan program diperkirakan mencapai 71,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.140 triliun. Sementara efisiensi subsidi setiap tahunnya diproyeksikan mencapai Rp73,9 triliun.
Pada tahap awal, proyek-proyek tersebut juga diharapkan mengurangi penggunaan BBM sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah melalui pekerjaan konstruksi, manufaktur dan kegiatan pendukung lainnya.
Di tengah target pengembangan PLTS yang sangat besar tersebut, kesiapan sistem kelistrikan menjadi bagian yang tak kalah penting.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memastikan perseroan siap menjalankan penugasan pemerintah dan mengawal pengembangan PLTS 100 GWp.
PLN, kata Darmawan, akan menyiapkan infrastruktur dan sistem kelistrikan agar tambahan pembangkit energi surya dapat masuk ke jaringan secara aman dan andal.
“PLN siap melaksanakan penugasan Bapak Presiden untuk mempercepat pengembangan PLTS 100 GWp. Sebagai bagian dari ekosistem kelistrikan nasional, PLN akan all out agar pengembangan energi surya dapat terintegrasi dengan sistem kelistrikan secara andal, aman, dan berkelanjutan,” ujar Darmawan.
Ia mengatakan keberhasilan program tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Pemerintah, PLN, pelaku usaha, industri hingga masyarakat perlu bergerak bersama.
“Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan Pemerintah kepada PLN. PLN siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan program ini dapat terlaksana secara optimal,” katanya.
Bali sebagai lokasi peluncuran program nasional tersebut mendapat porsi pengembangan PLTS cukup besar.
PLN bersama Pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan lima klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 MWp. Proyek tersebut akan dilengkapi Battery Energy Storage System (BESS) berkapasitas 3.300 MWh.
Dari total kapasitas itu, Klaster Gilimanuk direncanakan memiliki kapasitas PLTS sebesar 300 MWp.
“Dalam kolaborasi ini, kapasitas PLTS yang akan dikembangkan di wilayah Bali mencapai 1.000 MWp, di mana PLTS dengan total kapasitas 300 MWp akan dikembangkan di Klaster Gilimanuk,” jelas Darmawan.
Selain PLTS Gilimanuk, salah satu proyek yang masuk tahap awal program adalah PLTS Pulau Rengit di Bangka Belitung yang telah selesai dibangun dan mulai beroperasi.
Darmawan menilai pengembangan PLTS tidak hanya berkaitan dengan penambahan kapasitas energi bersih. Infrastruktur listrik yang kuat juga dibutuhkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
“Transformasi energi bukan hanya tentang mengganti sumber energi menjadi lebih bersih. Lebih dari itu, listrik merupakan fondasi untuk mempercepat pemerataan pembangunan, menggerakkan roda perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta membantu mengentaskan kemiskinan,” ungkapnya.
Ia menegaskan PLN siap menjadi bagian dari agenda pemerintah menuju kemandirian dan swasembada energi melalui pemanfaatan sumber energi domestik. (vv)
