Intinews | Polda Sumatera Selatan (Sumsel) melarang seluruh personelnya menggunakan rokok elektrik atau vape dan terlibat judi online (judol). Anggota yang masih melanggar terancam ditindak tegas sesuai arahan pimpinan Polri.
Penegasan itu disampaikan Kasubbid Provos Bidpropam Polda Sumsel AKBP Tito Dani, S.H., M.H., saat memimpin apel pagi di Lapangan Apel Mapolda Sumsel, Jalan Jenderal Sudirman, Palembang, Senin (9/11/2026).
Tito mewakili Kabid Propam Polda Sumsel Kombes Pol Karimudin Ritonga, S.I.K., M.H. Apel tersebut diikuti para perwira menengah, perwira pertama, bintara, aparatur sipil negara (ASN), serta personel Polda Sumsel lainnya.
“Mulai sekarang kami tegaskan kepada seluruh personel Polda Sumsel dan jajaran agar tidak ada lagi yang menggunakan vape atau rokok elektrik dan judi online (judol). Apabila masih ditemukan personel yang menggunakan vape, akan ditindak tegas sesuai perintah pimpinan, Kapolri dan Kapolda Sumsel,” tegas Tito.
Larangan penggunaan vape juga berkaitan dengan kekhawatiran penyalahgunaan perangkat rokok elektrik sebagai sarana peredaran narkotika.
Menurut Tito, perkembangan modus penyalahgunaan narkoba harus menjadi perhatian seluruh anggota. Perangkat vape dinilai berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.
Karena itu, personel diminta tidak terlibat maupun memberikan celah bagi peredaran narkoba, baik di lingkungan kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari.
“Jangan sampai ada anggota Polri yang justru terlibat ataupun memberikan celah terhadap penyalahgunaan narkoba,” lanjutnya.
Selain vape, Propam Polda Sumsel juga menyoroti keterlibatan anggota dalam judi online. Praktik tersebut dinilai bertentangan dengan disiplin dan integritas yang wajib dijaga setiap personel kepolisian.
Melalui apel pagi itu, seluruh anggota kembali diingatkan untuk menjaga perilaku dan profesionalisme. Mereka dituntut tidak hanya menegakkan hukum di tengah masyarakat, tetapi juga mematuhi aturan di lingkungan internal kepolisian.
Polda Sumsel menegaskan arahan tersebut berlaku bagi seluruh personel hingga jajaran di wilayah Sumatera Selatan. (vv)
