Intinews | Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) tahun ini kembali diadakan di Jakarta (23/9). Kegiatan tahunan ini merupakan forum tertinggi antara pimpinan Kementerian/Lembaga anggota Satgas P2DD dan seluruh Kepala Daerah selaku Ketua TP2DD. Dalam kesempatan tersebut juga dihadiri Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; mewakili Mendagri, Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir; Menteri PAN dan RB, Abdullah Azwar Anas; serta Gubernur dan Kepala Daerah sebagai Ketua Tim P2DD di wilayah masing-masing. Kegiatan yang pada tahun ini mengangkat tema “Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah” turut menjadi momentum penyampaian apresiasi kinerja Pemda dalam mendorong digitalisasi daerah di wilayahnya masing-masing.
Apresiasi Championship TP2DD 2024 diberikan kepada Pemda berdasarkan hasil asesmen kinerja TP2DD tahun 2023. Pada tahun ini, Provinsi Sumatera Selatan berhasil membawa penghargaan peringkat Terbaik II pada kategori TP2DD Terbaik Tingkat Provinsi di wilayah Sumatera dan Terbaik I kategori Rookie of the Year Tingkat Provinsi. Sementara, Kota Lubuk Linggau berhasil meraih penghargaan Terbaik I Rookie of the Year. Penghargaan Rookie of the Year diberikan bagi Pemda yang dinilai paling mendukung kebijakan P2DD pada tahun 2023.
Dalam sambutannya, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan 3 (tiga) strategi terkait penguatan ekosistem transaksi digital daerah. Pertama, inovasi dan akseptasi digital. Kedua, penguatan infrastruktur, baik infrastruktur yang diselenggarakan BI maupun industri. Ketiga, konsolidasi industri untuk memperkuat peran perbankan sebagai lembaga keuangan utama, termasuk mendorong penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang memiliki peran krusial dalam digitalisasi pembayaran di daerah.
Lebih lanjut, Perry menyebut bahwa Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 telah menavigasi digitalisasi sistem pembayaran Indonesia melalui sinergi dengan berbagai inisiatif program Pemerintah sehingga Indonesia menjadi negara yang akseleratif dalam mengadopsi digitalisasi. Pembayaran pajak dan retribusi dilakukan melalui QRIS, bantuan sosial secara nontunai, serta Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah telah menjadi game changer transformasi digital nasional. Sebagai kelanjutan dari BSPI 2025 serta wujud komitmen Bank Indonesia terhadap keberlanjutan transformasi digital nasional, pada 1 Agustus 2024 telah diluncurkan BSPI 2030 untuk membangun sistem pembayaran nasional yang lebih berdaya tahan dan konsolidatif, serta mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional secara end-to-end.
Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto selaku Ketua Pengarah Satgas P2DD menekankan 4 (empat) arahan strategis untuk mengantisipasi berbagai tantangan dalam digitalisasi transaksi keuangan daerah.
“Saya berharap 4 hal yang kita bisa perhatikan ke depan. Pertama, realisasi belanja APBD untuk mendorong perekonomian daerah. Kedua, ekosistem transaksi digital dan peran Bank Pembangunan Daerah bisa lebih ditingkatkan. Ketiga, Satgas P2DD yang saya minta untuk mengakomodasi PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum PDRD. Dan, keempat yaitu sosialisasi dan branding kebijakan P2DD yang lebih intensif kepada masyarakat, menjadi sangat penting,” kata Menko Airlangga.
Satgas P2DD dibentuk melalui Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. (**)
