Intinews | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Rapat Paripurna. Rapat Paripurna XV yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Senin (16/6/2025). Dengan agenda Tanggapan menyangkut Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel, H. Nopianto, menyatakan bahwa jawaban yang disampaikan Pemprov telah sesuai dengan ekspektasi fraksi-fraksi di DPRD.
Ia menjelaskan bahwa pembahasan lanjutan akan dilakukan oleh komisi-komisi DPRD bersama OPD terkait mulai 20 hingga 25 Juni 2025.
Masih kata Nopianto rapat konsultasi lanjutan akan digelar pada 3 Juli 2025 bersama Badan Anggaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dan Inspektorat. Ia berharap kerjasama dan saling pengertian antar pihak dapat menghasilkan rumusan terbaik demi kepentingan masyarakat Sumsel.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Cik Ujang, menyampaikan tanggapan resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumsel dalam Rapat Paripurna XV.
Tanggapan tersebut menyangkut Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Cik Ujang menjabarkan satu per satu jawaban atas masukan dan pertanyaan fraksi, sebagai bentuk transparansi serta komitmen Pemerintah Provinsi dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Salah satu sorotan utama adalah upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sinergi dengan berbagai pihak.
Menanggapi Fraksi Partai Gerindra, Cik Ujang menyampaikan apresiasi atas dukungan terhadap capaian PAD. Ia menegaskan bahwa Pemprov Sumsel akan terus berinovasi menggali potensi PAD baru, khususnya dari sektor non-pajak, serta meningkatkan kolaborasi dengan swasta, BUMD, dan instansi terkait.
Wagub menjelaskan bahwa prioritas belanja APBD 2024 telah disusun berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023. Ia menambahkan bahwa pengeluaran diarahkan pada belanja wajib dan dukungan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Ia juga menyinggung kemajuan sistem pembayaran pajak dan retribusi secara daring. Saat ini, Pemprov Sumsel menggandeng merchant, fintech, hingga perbankan melalui kanal pembayaran seperti QRIS. Sistem Elektronik Retribusi Online Sumatera Selatan (E-ROS) pun tengah dikembangkan untuk mendukung transparansi dan efisiensi.
Kepada Fraksi PDI Perjuangan, Cik Ujang menyampaikan bahwa Pemprov akan mempertimbangkan usulan peningkatan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam RAPBD Tahun Anggaran 2026. Langkah ini akan menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah demi pemerataan akses keadilan.
Terkait Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Pemprov menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi terhadap serapan anggaran dilakukan secara berkala sesuai pedoman Kementerian Dalam Negeri. Evaluasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan mempercepat realisasi program kerja di tingkat SKPD.
Lebih lanjut, Cik Ujang menegaskan bahwa pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan tetap menjadi fokus utama pembangunan. Ia menekankan pentingnya program-program yang meningkatkan kesejahteraan agar ketergantungan pada bantuan sosial bisa dikurangi. (adv)
