Intinews | Bank Indonesia Sumsel, bekerjasama dengan Pemerintah Kota Palembang, menggelar High Level Meeting (HLM) TPID Kota Palembang dan Capacity Building TPID se-Sumatera Selatan guna melaksanankan strategi pengendaliam inflasi secara hibrid, Jumat (4/2) di Hotel Novotel Palembang.
Dalam pertemuan ini dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Daya Saing Daerah, antara Pemerintah Kota Palembang dan Bank Indonesia Sumatera Selatan.
Sekretaris Daerah Kota Palembang, Drs. Ratu Dewa, M. Si, dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan adanya kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Palembang dan Bank Indonesia Sumatera Selatan, diharapkan dapat makin memperkuat kerja sama pengembangan ekonomi yang selama ini telah terjalin, termasuk dalam hal implementasi strategi dan inovasi dalam pengendalian inflasi.
“Sinergi yang telah terjalin ini harapkan juga dapat makin mendukung optimalisasi digitalisasi sebagai salah satu poin penting dalam mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas harga” ujar beliau.
” Deflasi minyak goreng tersebut dipengaruhi oleh upaya pemerintah dalam menjaga harga minyak goreng di tengah masih naiknya harga CPO global,” ungkap Erwin
Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan inflasi Sumatera Selatan dan Kota Palembang tercatat masing-masing sebesar 2,41% (yoy) dan 2,43% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 2,06% (yoy), namun masih berada dalam kisaran target inflasi nasional 3,0±1%.
Erwin menjelaskam terdapat tiga poin penting dalam pengendalian inflasi di Sumatera Selatan, yaitu (i) implementasi Kerja Sama Antar-Daerah (KAD) khususnya untuk komoditas pangan strategis yang belum dapat dipenuhi seluruhnya dari produksi domestik daerah, (ii) optimalisasi penggunaan teknologi digital untuk UMKM, baik dalam teknis produksi maupun akses pasar, dan (iii) pelaksanaan monitoring harga pasar dan pasokan secara reguler khususnya untuk komoditas strategis yang secara historis sering menjadi penyumbang inflasi.
Hadir sebagai narasumber Kasubdit Perindustrian dan Perdagangan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemda III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Nyimas Dwi Koryati, SE.
Nyimas berpesan agar TPID di Sumatera Selatan dapat terus berinovasi dalam menyusun berbagai program unggulan guna menjaga kestabilan inflasi di daerah.
Inflasi Provinsi Sumatera Selatan keseluruhan tahun 2022 diperkirakan kembali meningkat, namun masih terkendali dan berada dalam rentang sasaran target inflasi nasional 3,0±1%.
“Kenaikan cukai rokok dan LPG Nonsubsidi menjadi faktor-faktor pendorong inflasi di awal tahun 2022.”imbuhnya.
Fenomena curah hujan tinggi dan La Nina juga berpotensi menyebabkan gagal panen pada beberapa produk hortikultura di daerah sentra dan dapat mendorong laju inflasi lebih lanjut. Namun demikian, peningkatan kasus COVID-19 berpotensi menahan daya beli masyarakat.
Kegiatan pengendalian inflasi daerah akan terus dilakukan melalui koordinasi dan sinergi yang kuat antara anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ke depannya, TPID di wilayah Provinsi Sumatera Selatan bersama Satgas Pangan akan terus memperkuat koordinasi kebijakan guna menjaga inflasi tetap stabil. (sil/**)
