Intinews | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyayangkan laju perkembangan keuangan syariah di Bumi Sriwijaya yang masih terhambat tantangan struktural. Meski didukung basis massa potensial besar, sektor ini belum optimal karena rendahnya literasi masyarakat dan lemahnya keterhubungan langsung (linkage) dengan sektor riil, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pernyataan itu disampaikan Kepala OJK Sumsel, Arifin Susanto, dalam forum ngobrol santai bertajuk Perkembangan Keuangan Syariah dan UMKM di Sumsel, di Kantor OJK , Rabu (24/11/2025). Acara tersebut menjadi wadah bagi pelaku industri untuk membahas strategi percepatan inklusi keuangan berbasis syariah.
Arifin mengungkapkan, pangsa pasar (market share) keuangan syariah di Sumsel masih mentok di angka satu digit. Berdasarkan data terbaru hingga November 2025, total aset sektor ini mencapai Rp4,7 triliun, dengan pertumbuhan tahunan yang stabil namun belum sebanding potensi ekonomi daerah.
“Angkanya memang tumbuh setiap tahun, namun lajunya belum sebanding dengan potensi ekonomi daerah yang sangat besar. Keuangan syariah bukan sekadar produk perbankan, melainkan soal membangun ekosistem. Tantangan terbesarnya adalah menyatukan literasi dan inklusi agar benar-benar menyentuh aktivitas ekonomi masyarakat,” tegas Arifin.
Sektor UMKM yang menjadi target utama pembiayaan syariah belum tergarap secara dominan. Meski pertumbuhan pembiayaan syariah di Sumsel mencapai 10-15% year-on-year, angka ini masih kalah cepat dibanding akselerasi perbankan konvensional.
Dari sisi risiko, kualitas aset tetap terjaga dengan Non-Performing Financing (NPF) atau tingkat pembiayaan bermasalah hanya 2-3%, termasuk kategori aman.
“NPF kita relatif terjaga, namun kita tidak boleh lengah. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap skema syariah seringkali membuat mereka menganggap produk ini lebih rumit dibandingkan konvensional, padahal secara skema sangat kompetitif untuk modal usaha,” tambah Arifin.
Arifin mangatakan untuk mempercepat ekosistem keuangan syariah dibutuhkan sosialisasi yang tidak hanya teori semata, melainkan langsung menyasar komunitas dan pelaku usaha.
“Perlunya diadakan acara besar seperti gebyar UMKM sebagai platform promosi masif untuk demonstrasi manfaat nyata layanan digital perbankan syariah agar mudah diakses generasi muda dan pelaku UMKM”, katanya.
“Butuh terobosan nyata. Kami optimis dengan kolaborasi perbankan, pemerintah daerah, dan media, keuangan syariah bisa menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Sumatera Selatan,” tambah Arifin.
OJK berharap keuangan syariah mampu mendukung inklusi keuangan di Sumsel yang mayoritas berbasis ekonomi syariah. (vv)
