Intinews | Potensi tambang, kelapa sawit, kopi hingga kelapa di Sumatera Selatan belum cukup hanya mengandalkan produksi. Tata niaga yang transparan dan sistem pembentukan harga yang kredibel dibutuhkan agar komoditas unggulan daerah tersebut memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian.
Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sarjito, mengatakan kekayaan sumber daya alam harus diimbangi kemampuan mengelolanya. Tanpa tata kelola yang baik, potensi tersebut sulit menjadi kekuatan ekonomi yang kompetitif.
“Kita adalah negara yang kaya, tetapi kalau tidak mampu mengelolanya dengan baik, kita akan menjadi negara yang tidak kompetitif,” ujar Sarjito dalam kegiatan OJK Mengajar di Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Selasa (10/11/2026).
Menurut Sarjito, Sumatera Selatan memiliki potensi besar di sektor pertambangan dan perkebunan. Namun, penguatan industri pengolahan, inovasi, serta sistem perdagangan masih diperlukan agar komoditas daerah tidak hanya dijual sebagai bahan mentah.
Ia juga menekankan pentingnya mekanisme pembentukan harga yang transparan dan kredibel. Sistem tersebut diperlukan untuk memperkuat posisi komoditas Indonesia dalam perdagangan, sekaligus mencegah praktik transaksi yang merugikan pelaku pasar.
Pengawasan transaksi dan keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam menjaga integritas perdagangan komoditas.
Kepada mahasiswa, Sarjito meminta generasi muda tidak hanya melihat sumber daya alam dari sisi kekayaan yang dimiliki daerah. Mereka juga perlu memahami persoalan pengelolaan dan mencari inovasi yang dapat meningkatkan nilai ekonominya.
Kegiatan OJK Mengajar tersebut dihadiri Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan Arifin Susanto dan diikuti sekitar 500 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi serta masyarakat umum. Agenda ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT OJK ke-15.
Bursa Mineral Mulai Beroperasi Januari 2027
Penguatan tata niaga komoditas tersebut berkaitan dengan rencana operasional Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) pada Januari 2027.
OJK akan mengambil alih kewenangan pengaturan dan pengawasan transaksi di bursa tersebut dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mulai 1 Januari 2027.
Mandat itu diberikan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Sebagai tindak lanjut, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penahapan Peralihan Tugas dan Wewenang Pengaturan dan Pengawasan Transaksi pada Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dari Bappebti kepada OJK.
OJK juga menerbitkan POJK Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.
Kedua aturan tersebut menjadi landasan pengaturan dan pengawasan perdagangan komoditas, mulai dari tata kelola, pembentukan harga, penyelesaian transaksi, manajemen risiko hingga pelindungan pengguna jasa.
Bagi Sumatera Selatan, keberadaan sistem perdagangan yang lebih transparan diharapkan dapat mendukung optimalisasi komoditas unggulan daerah. Penguatan tata niaga juga menjadi salah satu faktor penting agar kekayaan sektor pertambangan dan perkebunan memberikan kontribusi ekonomi lebih besar.
OJK Dorong Literasi Keuangan Digital Mahasiswa
Selain perdagangan komoditas, OJK juga mendorong pemahaman generasi muda terhadap perkembangan keuangan digital.
Edukasi tersebut disampaikan dalam kegiatan OJK Mengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini menghadirkan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso.
Adi mengatakan inovasi keuangan digital tidak hanya berkaitan dengan aset kripto. Perkembangan kecerdasan artifisial, big data, blockchain, dan distributed ledger juga membuka peluang peningkatan efisiensi layanan keuangan serta akses masyarakat terhadap produk keuangan.
Namun, peluang tersebut harus diikuti pemahaman mengenai risiko. Mahasiswa diminta melakukan riset sebelum berinvestasi dan memastikan legalitas penyelenggara layanan keuangan digital.
“Peran adik-adik sangat penting, bukan hanya sebagai pengguna tapi Anda adalah agen literasi yang saya mohon untuk bisa bersama-sama menyebarkan pemahaman yang benar pada lingkungan sekitar,” kata Adi.
Rektor UIN Mataram Masnun Tahir mengatakan mahasiswa perlu memahami perkembangan teknologi keuangan agar dapat memanfaatkannya secara cerdas, beretika, dan bertanggung jawab.
Hal senada disampaikan Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Ekonomi, Pembangunan, Sosial, dan Kemasyarakatan, Yusron Hadi, yang mewakili Gubernur NTB. Ia mengapresiasi kolaborasi OJK dan UIN Mataram dalam memperluas edukasi keuangan digital kepada mahasiswa.
Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 1.000 peserta yang terdiri dari mahasiswa dan civitas academica berbagai perguruan tinggi di Mataram.
Melalui OJK Mengajar, OJK mendorong generasi muda memahami perkembangan sektor jasa keuangan, termasuk peluang dan risiko yang menyertainya. Edukasi tersebut diharapkan membentuk masyarakat yang lebih cermat dalam memanfaatkan layanan keuangan. (vv)
