Intinews | Penipuan digital tidak hanya menggunakan nomor telepon dan tautan palsu. Rekening penampung, tawaran investasi fiktif, hingga manipulasi suara dan video berbasis kecerdasan buatan (AI) juga menjadi modus yang perlu diwaspadai masyarakat.
Untuk membantu mengenali ancaman tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan aplikasi anti-penipuan atau anti-scam apps yang memungkinkan masyarakat memeriksa indikasi keamanan sebelum melakukan transaksi digital.
Melalui aplikasi ini, masyarakat nantinya dapat mengecek nomor telepon yang terindikasi digunakan untuk penipuan, memastikan keaslian tautan atau link, serta memeriksa rekening bank tujuan transaksi.
Platform tersebut juga dirancang untuk membantu mendeteksi konten manipulasi berbasis AI, termasuk deepfake berupa suara maupun visual yang digunakan untuk mengelabui calon korban.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK, Dicky Kartikoyono, mengatakan aplikasi tersebut disiapkan sebagai salah satu upaya memperkuat perlindungan konsumen di tengah meningkatnya risiko kejahatan digital.
“Ini adalah kolaborasi bersama-sama, kami akan me-launch anti-scam apps. Ini yang paling depan sekali,” ujar Dicky dalam acara Gerakan Bersama Perlindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurut Dicky, selama ini masyarakat kerap kebingungan ketika menerima SMS, panggilan, tautan mencurigakan, maupun penawaran produk keuangan yang belum jelas kebenarannya. Kehadiran aplikasi tersebut diharapkan memberikan saluran pemeriksaan yang lebih mudah diakses.
Saat ini, pengembangan aplikasi masih berada dalam tahap uji coba atau sandbox. Pada tahap awal, sistem akan memetakan data melalui daftar hitam (blacklist) dan daftar putih (whitelist) untuk membantu mengidentifikasi nomor maupun rekening yang memiliki indikasi keterkaitan dengan aktivitas penipuan.
OJK juga berencana memperluas integrasi data dengan melibatkan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), kementerian dan lembaga terkait, penyedia jasa telekomunikasi, serta asosiasi industri jasa keuangan.
Integrasi tersebut dinilai penting agar informasi mengenai aktivitas mencurigakan tidak hanya tersimpan di satu lembaga. Dengan pertukaran data, sistem diharapkan dapat mengenali keterkaitan antara nomor telepon, rekening, dan jaringan yang digunakan pelaku kejahatan.
Pengembangan berikutnya juga diarahkan pada pemanfaatan AI untuk melakukan analisis jaringan atau network analysis. Teknologi ini nantinya dapat membantu mengidentifikasi pola dan hubungan antarakun maupun rekening yang terindikasi terlibat dalam penipuan.
“Nanti kalau sudah terhubung semua, bisa kita tambahkan dengan AI yang bisa melakukan network analysis,” ungkap Dicky.
OJK mengajak pelaku industri jasa keuangan dan seluruh pemangku kepentingan berkontribusi menyediakan basis data untuk mendukung pengembangan sistem tersebut.
Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat nantinya memiliki sarana tambahan untuk memeriksa informasi sebelum mengklik tautan, merespons komunikasi mencurigakan, atau mentransfer uang. Upaya pencegahan diharapkan dapat dilakukan lebih awal sebelum penipuan menimbulkan kerugian finansial. (vv)

















