Intinews | Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah memperkuat koordinasi pengelolaan keuangan negara untuk menjaga stabilitas moneter sekaligus mendukung keberlanjutan fiskal. Salah satu hasil sinergi tersebut ditandai dengan pelunasan Obligasi Negara seri SRBI-01/MK/2003 pada 24 Agustus 2026.
Obligasi yang diterbitkan pada 2003 itu merupakan pengganti surat utang Pemerintah terkait dukungan likuiditas Bank Indonesia kepada perbankan saat krisis 1997–1998. Dengan pembayaran terakhir tersebut, kewajiban Pemerintah kepada BI atas obligasi itu dinyatakan tuntas.
Capaian tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Forum Harmonisasi dan Central Banking Service Excellence Achievement (CBSEA) 2026 bertema Beyond Partnership: Celebrating Collaboration, Sustaining Excellence di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono mengatakan, sinergi BI dan Pemerintah perlu terus diperkuat agar hubungan keuangan kedua pihak semakin efektif dan mampu mendukung perekonomian nasional.
“Mari bersinergi beyond partnership sehingga capaian kita bersama menghasilkan manfaat yang besar untuk pertumbuhan ekonomi bangsa dan nyata dirasakan oleh masyarakat,” kata Thomas.
Menurutnya, layanan kebanksentralan menjadi bagian penting dalam mendukung koordinasi tersebut. Layanan ini mencakup penatausahaan rekening Pemerintah, transfer dana, penyelesaian transaksi, hingga pengelolaan surat utang dan utang luar negeri Pemerintah.
Kecepatan dan ketepatan layanan diperlukan agar pengelolaan keuangan Pemerintah berjalan lebih efektif. Termasuk mendukung penguatan pengelolaan fiskal berkelanjutan melalui harmonisasi perpajakan dan modernisasi kas negara.
Selain pelunasan obligasi, kerja sama BI dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta sejumlah kementerian dan lembaga juga diwujudkan melalui peningkatan kualitas layanan transaksi debt switching.
Skema tersebut merupakan langkah Pemerintah mengganti Surat Berharga Negara (SBN) yang mendekati jatuh tempo dengan surat utang baru berjangka waktu lebih panjang. Proses ini membutuhkan koordinasi dan layanan transaksi yang tepat agar pengelolaan utang negara berjalan optimal.
Wakil Menteri Keuangan Luky Alfirman turut hadir dalam forum tersebut bersama perwakilan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), serta kementerian dan lembaga lainnya.
Ke depan, BI menegaskan komitmennya melanjutkan sinergi dengan Pemerintah melalui penguatan layanan kebanksentralan. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas moneter, memperkuat pengelolaan fiskal, serta menopang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (vv)

















