Intinews | Sebanyak Rp967,5 miliar dana terkait penipuan transaksi keuangan berhasil diblokir Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) hingga 28 Oktober 2026. Namun, dana yang berhasil dikembalikan kepada korban tercatat Rp208,9 miliar. Dua angka ini memperlihatkan bahwa menghentikan aliran uang hasil kejahatan belum otomatis menyelesaikan persoalan korban.
Di balik angka tersebut, ada persoalan yang lebih besar dari sekadar maraknya penipuan digital. Masyarakat masih berhadapan dengan pinjaman online ilegal, investasi bodong, pencatutan identitas perusahaan, hingga penipuan yang memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 40.965 pengaduan terkait entitas keuangan ilegal sepanjang 1 Januari hingga 28 Oktober 2026. Sebanyak 36.546 pengaduan berkaitan dengan pinjaman online (pinjol) ilegal, 3.972 pengaduan investasi ilegal, dan 447 pengaduan gadai ilegal.
Pinjol ilegal mendominasi dengan porsi hampir 90 persen dari seluruh pengaduan. Angka ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap akses dana cepat masih menjadi celah yang dimanfaatkan pelaku aktivitas keuangan ilegal.
Persoalannya bukan hanya masyarakat kurang berhati-hati. Penawaran ilegal kini semakin sulit dikenali karena menggunakan tampilan professional yang canggih, identitas perusahaan yang dicatut, serta promosi melalui media sosial dan aplikasi percakapan. Batas antara layanan yang terlihat meyakinkan dan kegiatan yang benar-benar memiliki izin semakin mudah dikaburkan.
Uang Diblokir, Persoalan Korban Belum Selesai
Capaian IASC menjadi salah satu gambaran penting dalam penanganan penipuan transaksi keuangan. Sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga 28 Oktober 2026, lembaga tersebut menerima 737.686 laporan masyarakat.
Dari laporan itu, sebanyak 1.471.112 rekening dilaporkan dan 743.589 rekening berhasil diblokir. Total dana korban yang berhasil diblokir mencapai Rp967,5 miliar. Adapun dana yang berhasil dikembalikan kepada korban tercatat Rp208,9 miliar. Dana pengembalian tersebut berasal dari rekening pada 24 bank.
Data tersebut perlu dibaca secara hati-hati. Dana yang diblokir tidak otomatis seluruhnya dapat dikembalikan. Pengembalian membutuhkan proses penelusuran, verifikasi kepemilikan, serta koordinasi dengan lembaga keuangan yang terkait.
Kedua angka itu juga tidak serta-merta dapat dibaca sebagai persentase dana yang diblokir dan kemudian berhasil dikembalikan. Keduanya menunjukkan capaian penanganan yang berbeda.
Namun, perbedaan capaian pemblokiran dan pengembalian dana memperlihatkan bahwa perlindungan korban tidak berhenti ketika rekening pelaku dibekukan. Ada tahapan lanjutan yang menentukan apakah uang yang berhasil diamankan benar-benar dapat kembali kepada pemiliknya.
Di sinilah kecepatan pelaporan menjadi penting. Ketika korban baru melapor setelah dana berpindah melalui beberapa rekening, penelusuran menjadi semakin rumit. Pelaku dapat memindahkan uang ke rekening lain, menarik tunai, atau mengubahnya menjadi bentuk transaksi yang lebih sulit dilacak.
IASC dibentuk untuk mempercepat penanganan penipuan transaksi keuangan dengan menghubungkan laporan korban kepada bank dan penyedia jasa pembayaran terkait. Mekanisme ini memungkinkan lembaga keuangan melakukan penelusuran serta mengupayakan pemblokiran rekening yang terindikasi digunakan pelaku.
Tetapi keberadaan sistem pengaduan tidak boleh membuat masyarakat menganggap seluruh kerugian dapat diselamatkan. Pencegahan tetap menjadi perlindungan pertama, sementara kecepatan melapor menjadi langkah penting ketika penipuan sudah terjadi.
Pinjaman Cepat dan Investasi dengan Janji Keuntungan
Ancaman keuangan ilegal juga terlihat dari tingginya pengaduan pinjol. Pelaku memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dengan menawarkan pencairan cepat dan persyaratan ringan.
Masalah muncul ketika peminjam tidak mengetahui besaran bunga, biaya tambahan, maupun mekanisme pembayaran. Dalam praktik ilegal, data pribadi juga dapat disalahgunakan untuk menekan peminjam. Penagihan dilakukan dengan ancaman, bahkan menghubungi orang-orang yang tercantum dalam daftar kontak korban.
Modus lain yang perlu diwaspadai adalah pencairan dana tanpa persetujuan. Seseorang tiba-tiba menerima uang dari sumber yang tidak dikenal, kemudian diminta mengembalikannya ke rekening berbeda. Jika tidak memahami asal dana, penerima berisiko terjebak dalam praktik penipuan atau pinjaman yang tidak pernah diajukannya.
Pada sisi investasi, pelaku menggunakan pendekatan berbeda. Mereka menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat, menawarkan pekerjaan dengan komisi harian, atau meminta calon korban menyetor deposit untuk memperoleh pendapatan.
Modus tersebut bukan sekadar dugaan. Pada 10 November 2026, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) mengumumkan penghentian kegiatan 16 entitas yang diduga melakukan aktivitas keuangan ilegal.
Temuan itu mencakup investasi dengan skema deposit dan pengerjaan tugas, perdagangan saham dan instrumen keuangan lainnya, pencatutan identitas perusahaan berizin, hingga penggunaan AI untuk meyakinkan calon korban.
Salah satu entitas, Zahra Berkah, diduga menawarkan keuntungan hingga 80 persen dalam waktu 30 hari melalui penyetoran deposit. Ada pula penawaran investasi yang menggunakan skema perekrutan anggota untuk menjanjikan keuntungan berlipat.
Modus seperti ini memperlihatkan bahwa pelaku tidak selalu mengandalkan kebohongan secara terang-terangan. Mereka membangun kepercayaan melalui testimoni, bukti transfer, logo perusahaan, dan tampilan aplikasi yang terlihat profesional.
Masalahnya, masyarakat sering kali lebih dahulu menilai sebuah penawaran dari keuntungan yang dijanjikan. Padahal, pertanyaan mendasar justru sering terlewat: siapa pengelolanya, dari mana keuntungan berasal, apakah kegiatan usahanya memiliki izin, dan bagaimana risiko dana yang disetorkan?
Legalitas tidak bisa digantikan oleh testimoni ataupun bukti pencairan keuntungan dari anggota sebelumnya. Sebuah perusahaan yang memiliki izin pun tidak otomatis membuat semua penawaran yang mengatasnamakan perusahaan tersebut menjadi sah.
Sumatera Selatan Tidak Terlepas dari Persoalan Perlindungan Konsumen
Persoalan ini juga relevan bagi masyarakat Sumatera Selatan. Akses terhadap layanan keuangan digital semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari pinjaman daring, transaksi perbankan, investasi, hingga pembayaran melalui dompet elektronik.
Catatan OJK Provinsi Sumatera Selatan memperlihatkan besarnya kebutuhan penanganan pengaduan konsumen. Sepanjang 2025, OJK Sumsel menerima 2.292 pengaduan masyarakat terkait sektor jasa keuangan. Sebanyak 1.915 pengaduan atau 83,55 persen dinyatakan selesai, sedangkan sisanya masih dalam proses penanganan.
Angka tersebut mencakup pengaduan sektor jasa keuangan secara umum, bukan seluruhnya laporan pinjol atau investasi ilegal. Namun, data itu menunjukkan bahwa persoalan konsumen bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan masyarakat di daerah.
Gambaran lebih spesifik mengenai aktivitas keuangan ilegal tercatat di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). Hingga 10 April 2025, terdapat 456 layanan konsumen terkait aktivitas keuangan ilegal yang dicatat OJK. Sebanyak 94,08 persen di antaranya berkaitan dengan pinjol ilegal.
Persoalan yang diadukan juga tidak berhenti pada keberadaan layanan tanpa izin. Pada pengaduan pinjol ilegal, masalah perilaku petugas penagihan mendominasi dengan porsi 59,91 persen. Sementara pada pengaduan investasi ilegal, persoalan fraud eksternal seperti penipuan, pembobolan rekening, skimming, dan kejahatan siber mencapai 51,85 persen.
Data Sumbagsel tersebut mencakup wilayah yang lebih luas, bukan hanya Sumatera Selatan. Namun, OJK mencatat masyarakat Sumsel menjadi kelompok yang paling banyak menyampaikan informasi terkait aktivitas keuangan ilegal di kawasan tersebut.
Catatan ini memperlihatkan bahwa persoalan perlindungan konsumen memiliki bentuk yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Bukan hanya risiko kehilangan uang akibat investasi palsu, tetapi juga penyalahgunaan data pribadi dan praktik penagihan yang merugikan peminjam.
OJK bersama pemerintah daerah juga menjalankan edukasi literasi keuangan digital. Salah satunya melalui Sultan Muda Fair 2026 di Palembang yang mengangkat tema kecakapan digital, kecerdasan finansial, dan kewirausahaan. Edukasi semacam ini penting, tetapi pemahaman masyarakat perlu berlanjut hingga kemampuan memeriksa legalitas dan mengenali modus penipuan dalam transaksi sehari-hari.
Literasi keuangan tidak cukup diukur dari seberapa sering masyarakat mengikuti sosialisasi. Ukuran yang lebih nyata adalah kemampuan mereka mengambil keputusan ketika berhadapan dengan tawaran pinjaman atau investasi yang mencurigakan.
Mengenali Legal Sebelum Menyerahkan Uang
Dalam menghadapi aktivitas keuangan ilegal, Satgas PASTI berperan mengkoordinasikan pemberantasan penawaran dan kegiatan keuangan tanpa izin. Sepanjang 1 Januari hingga 28 Oktober 2026, Satgas PASTI menemukan dan menghentikan 1.489 entitas, penawaran, serta aktivitas keuangan ilegal.
Jumlah itu terdiri atas 1.199 pinjol ilegal, 250 penawaran investasi ilegal, 38 pergadaian swasta ilegal, dan dua aktivitas keuangan ilegal lainnya.
Masyarakat dapat memeriksa legalitas pelaku usaha jasa keuangan melalui direktori resmi OJK di find.ojk.go.id. Informasi maupun laporan mengenai aktivitas keuangan ilegal dapat disampaikan melalui sipasti.ojk.go.id, Kontak OJK 157, atau WhatsApp 081157157157.
Pemeriksaan harus dilakukan sebelum transaksi. Jangan hanya mengandalkan nama perusahaan, logo, atau tautan yang dikirim melalui pesan pribadi. Pastikan nama penyelenggara, aplikasi, situs, dan jenis kegiatan usahanya sesuai dengan informasi resmi.
Masyarakat juga perlu menjaga data pribadi. Kode OTP, PIN, kata sandi, dan informasi rekening tidak boleh diberikan kepada pihak yang mengaku sebagai petugas bank atau lembaga keuangan. Setiap permintaan transfer dari nomor baru perlu dikonfirmasi melalui saluran komunikasi yang sudah terverifikasi.
Jika sudah menjadi korban penipuan, segera hubungi bank atau penyedia layanan pembayaran, laporkan melalui iasc.ojk.go.id , dan buat laporan kepolisian. Simpan bukti transfer, percakapan, nomor rekening, nomor telepon, serta tautan yang digunakan pelaku.
Laporan melalui IASC ditujukan untuk mempercepat penanganan dari sisi transaksi dan upaya pemblokiran rekening. Sementara laporan kepolisian diperlukan untuk proses hukum. Keduanya memiliki fungsi berbeda dan sama-sama penting.
Persoalan keuangan ilegal pada akhirnya tidak cukup diselesaikan dengan menutup aplikasi atau memblokir rekening. Selama masyarakat masih kesulitan membedakan layanan berizin dan penawaran palsu, celah bagi pelaku akan tetap terbuka.
Angka dana yang berhasil diblokir memang menunjukkan adanya upaya penyelamatan. Namun, keberhasilan perlindungan konsumen tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya rekening yang dihentikan atau besarnya uang yang diamankan.
Bagi korban, ukuran keberhasilan yang paling nyata adalah seberapa cepat laporan ditindaklanjuti, seberapa jelas penelusuran dana dilakukan, dan apakah uang yang berhasil diselamatkan dapat kembali kepada pemiliknya.
Bagi masyarakat Sumatera Selatan, kemampuan memeriksa legalitas sebelum mentransfer uang menjadi perlindungan pertama. Sebab, ketika uang sudah berpindah melalui berbagai rekening, upaya penyelamatan bisa semakin sulit. (vv)

















