Intinews | Rencana pemerintah untuk melarang kendaraan yang belum membayar pajak dari antrian BBM menuai berbagai tanggapan serius, termasuk dari Komisi I DPRD Sumsel. Rencana tersebut sebelumnya diusulkan Pertamina dengan alasan kendaraan dengan status seperti itu dianggap tidak berhak.
Seperti yang dikatakan anggota Komisi I DPRD Sumsel, Budiarto Marsul, meski setuju dengan wacana tersebut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak, politisi Partai Gerindra ini menekankan perlunya sosialisasi sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
Budiarto mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut sebaiknya tidak langsung diterapkan tanpa sosialisasi terlebih dahulu. Menurutnya, dengan sosialisasi, masyarakat dapat lebih siap untuk menghadapi perubahan tersebut.
“Sebelum diterapkan, kebijakan ini harus disosialisasikan terlebih dahulu. Sehingga masyarakat bisa lebih siap untuk menerapkannya,” ujar Budiarto pada Minggu (3/12).
Selain itu, Budiarto juga mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada pengenaan larangan antrian BBM bagi kendaraan yang belum membayar pajak. Dia menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terkait alasan banyaknya masyarakat yang enggan membayar pajak.
Budiarto menyampaikan bahwa mungkin salah satu penyebabnya adalah karena ketidakmampuan finansial atau kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai pengelola pajak.
“Mungkin masyarakat juga sudah malas dengan berbagai pertunjukan dari aparat pemerintah yang diberi amanah untuk mengelola pajak,” ungkapnya.
Anggota Komisi I DPRD Sumsel ini menyoroti kasus-kasus yang telah terungkap, seperti kasus pejabat pajak Rafael dan dana sebesar Rp 340 triliun yang tidak jelas penggunaannya.
Ia meminta pemerintah untuk tidak hanya menerapkan kebijakan yang menekan rakyat, tetapi juga melakukan koreksi internal terkait pengelolaan uang rakyat.
“Budiarto meminta pemerintah tidak hanya menekan rakyat dengan berbagai kebijakan untuk memungut pajak. Tetapi pemerintah juga harus melakukan koreksi di internal mereka, apakah mereka sudah amanah belum dalam mengelola uang rakyat tersebut,” tegas Budiarto. (**)
