Intinews | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan menyoroti kembali kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Swarna Dwipa Sumsel Gemilang yang kembali mencatatkan kerugian pada tahun anggaran 2024.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna XI DPRD Sumsel, Senin (14/4/2025), saat Panitia Khusus (Pansus) III membacakan laporan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2024.
Juru Bicara Pansus III, Bembi Perdana, ST, menyebutkan bahwa meskipun manajemen PT Swarna Dwipa telah melakukan sejumlah langkah perbaikan dan inovasi, perusahaan masih belum mampu mencatatkan keuntungan.
“Kerugiannya memang turun dibanding tahun sebelumnya, tapi tetap harus menjadi perhatian karena secara umum perusahaan belum mencatatkan keuntungan,” kata Bembi.
Dari laporan yang diterima, PT Swarna Dwipa membukukan pendapatan sebesar Rp20,21 miliar pada tahun 2024, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp20,32 miliar. Di sisi lain, pengeluaran perusahaan mencapai Rp21,90 miliar, sehingga perusahaan mencatatkan kerugian sebesar Rp1,69 miliar. Meski lebih rendah dibandingkan kerugian tahun 2023 yang mencapai Rp1,95 miliar, angka tersebut tetap menjadi perhatian DPRD.
BUMD milik Pemprov Sumsel ini diketahui mengelola sejumlah aset, di antaranya Hotel Swarna Dwipa, Swarna Dwipa Residence, Graha Sumatera Selatan, Wisma Syailendra, serta manajemen Asrama Haji Sumsel.
Sepanjang tahun 2024, manajemen telah menjalankan berbagai program perbaikan seperti perbaikan jaringan pipa gas PGN, pembaruan modul reader door lock hotel, serta pengadaan perlengkapan pendukung. Selain itu, dilakukan juga kerja sama pengelolaan laundry, parkir, hingga outdoor cafe. Di bidang pemasaran, intensitas promosi ditingkatkan melalui media sosial, media cetak, serta kerja sama dengan TVRI Sumsel dan agen perjalanan daring.
Namun demikian, DPRD menilai masih ada sejumlah kendala krusial yang perlu segera ditangani, termasuk keterbatasan dana untuk peningkatan performa hotel dan penambahan jumlah kamar yang saat ini hanya tersedia 68 unit.
“Minimnya dukungan dari OPD dalam penggunaan layanan Hotel Swarna Dwipa juga menjadi hambatan tersendiri,” tambah Bembi.
Untuk itu, DPRD mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar memberikan perhatian khusus terhadap BUMD tersebut, baik dari sisi kebijakan maupun dukungan operasional.
“Kami mendorong pemerintah provinsi untuk mendukung penuh BUMD ini, agar bisa lebih bersaing dan mandiri secara finansial,” terang Bembi. (adv)
