Intinews | Menurut laporan inflasi Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Mei 2023 mengalami deflasi sebesar -0,04% (mtm), dari sebelumnya inflasi sebesar 0,33% (mtm) pada bulan April 2023. Deflasi ini terutama bersumber dari kelompok transportasi sebesar -1,90% (mtm).
Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan, realisasi inflasi gabungan 2 Kota IHK Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar 3,38% (yoy). Realisasi inflasi Sumatera Selatan ini berada di bawah inflasi nasional yang tercatat sebesar 4,00% (yoy).
BPS mencatat, deflasi pada bulan laporan utamanya disumbang oleh kelompok transportasi dengan andil -0,22% (mtm).Faktor utama pendorong deflasi pada kelompok ini adalah penurunan angkutan udara dan angkutan antar kota dengan andil masing-masing sebesar -0,114% (mtm) dan -0,073% (mtm). Penurunan tarif pada kedua jenis angkutan ini seiring dengan normalisasi permintaan masyarakat pasca berakhirnya periode mudik lebaran 1444 H/ 2023 M.
Tidak hanya transportasi, deflasi bulan Mei juga disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang didorong oleh penurunan harga pada komoditas cabai merah dengan andil -0,119% (mtm) dan daging sapi dengan andil -0,009% (mtm). Penurunan harga cabai merah disebabkan oleh jumlah pasokan cabai lokal yang meningkat karena masa panen petani yang serentak. Sementara penurunan harga komoditas daging sapi diantaranya disebabkan oleh masuknya pasokan impor daging sapi di tengah permintaan yang mulai kembali normal setelah Bulan Ramadan dan HBKN Idul Fitri 1444 H.
Meskipun mengalami deflasi pada bulan laporan, namun kewaspadaan perlu ditingkatkan, terutama dengan mempertimbangkan risiko inflasi barang impor (imported inflation) dan dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global. Selain itu, antisipasi ketersediaan pangan ke depan juga perlu dilakukan khususnya dalam menghadapi kondisi ekstrim El Nino.
Sementara itu, tingkat inflasi Sumatera Selatan yang berada pada rentang target 3,0±1% (yoy) ini merupakan buah dari upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Se-Sumsel melalui strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif). Upaya-upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui monitoring dan sidak pasar, termasuk pelaksanaan kegiatan pasar murah di beberapa daerah.
Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) pun terus dijalankan guna mengendalikan inflasi di Provinsi Sumatera Selatan, salah satunya melalui implementasi GSMP di lingkungan perkantoran Pemerintah Daerah. Selain itu, telah disalurkan bantuan alat pengolah pupuk organik kepada Asosiasi Kontak Tani Nelayan Andalan guna menekan biaya produksi petani. Kelancaran distribusi komoditas diupayakan dilakukan melalui Kerja sama Antar Daerah (KAD) baik tingkat G to G maupun B to B, dalam hal ini telah dilakukan inisiasi KAD melalui capacity building dan FGD antara Pemprov Sumsel, Pemkot Palembang, Pemkab Bima dan pelaku usaha komoditas pangan di daerah terkait dengan menghadirkan narasumber dari Badan Pangan Nasional.
Bersama dengan TPID Kota Lubuklinggau, Bank Indonesia juga berencana akan melakukan penguatan pengendalian inflasi di wilayah Zona 3 yang terdiri Lubuklinggau, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan Musi Banyuasin yang berfokus pada komoditas bawang merah. Selanjutnya komunikasi efektif terus dilakukan melalui publikasi iklan layanan masyarakat (ILM) baik melalui media cetak, media massa, maupun media sosial untuk himbauan Belanja Bijak.
Kepala Bank Indonesia Sumatera Selatan, Erwin Soeriadimadja mengatakan, berdasarkan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi pada bulan Mei 2023 masih tercatat optimis ditunjukkan dari angka indeks yang lebih besar dari 100. “Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat mengalami peningkatan masing-masing menjadi 131,56; 144,11; dan 137,83. Masyarakat masih optimis bahwa kondisi perekonomian pada 6 bulan ke depan akan tetap kuat, baik dari aspek kegiatan usaha, peningkatan penghasilan, maupun ketersediaan lapangan kerja”, kata Erwin.
Sejalan dengan itu, sebagai langkah lanjutan untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 24-25 Mei 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) 5,75%.
Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis lainnya, salah satunya terkait koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) yang terus dilanjutkan melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.
“Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan, mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha khususnya pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan ekspor, serta meningkatkan ekonomi dan keuangan inklusif dan hijau”, tuturnya. (**)
