Intinews | Pohon dan vegetasi di sekitar jaringan listrik masih menjadi penyebab terbesar gangguan kelistrikan di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Hingga Oktober 2026, faktor tersebut menyumbang sekitar 59 persen dari gangguan yang teridentifikasi oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB).
Persoalan keandalan pasokan, tegangan rendah, hingga keluhan tagihan listrik menjadi pembahasan dalam kunjungan reses Anggota DPRD Sumatera Selatan Masa Sidang VII Tahun Anggaran 2026 di Kantor PLN UID S2JB, Palembang, Rabu (18/11).
Dalam pertemuan tersebut, Anggota DPRD Sumsel dari Daerah Pemilihan Sumsel I, Chairul S. Matdiah, menyampaikan sejumlah persoalan kelistrikan yang masih dikeluhkan masyarakat.
Mulai dari pembayaran tagihan listrik, gangguan pasokan, hingga kebutuhan perluasan akses listrik di wilayah pedesaan.
Menurut Chairul, kunjungan reses menjadi ruang untuk menyampaikan langsung aspirasi warga kepada PLN sekaligus memperoleh penjelasan mengenai persoalan yang terjadi di lapangan.
Senior Manager Perencanaan PLN UID S2JB, Armunanto, yang mewakili General Manager Diksi Erfani Umar, menjelaskan bahwa secara sistem ketersediaan daya listrik di Sumatera Selatan masih mencukupi.
Daya mampu pasok mencapai 2.785 megawatt (MW), sedangkan kebutuhan listrik saat beban puncak sekitar 1.215 MW.
Khusus wilayah Palembang, beban puncak tercatat sekitar 622 MW. Pasokan listrik di wilayah tersebut ditopang 20 gardu induk dan 205 penyulang.
“Pasokan secara sistem tersedia dengan cukup. Yang terus kami jaga adalah bagaimana energi tersebut sampai kepada pelanggan dengan andal dan berkualitas,” ujar Armunanto.
Meski ketersediaan daya mencukupi, persoalan pada jaringan distribusi masih menjadi pekerjaan yang harus ditangani. Salah satunya gangguan akibat pohon dan vegetasi yang berada dekat jaringan listrik.
Untuk mengurangi risiko tersebut, PLN menjalankan program Strategi Eliminasi Risiko Vegetasi dan Evaluasi Jaringan (SERVE).
Program ini dilakukan melalui pemangkasan pohon di sekitar jaringan, pemeriksaan jalur rawan gangguan, serta perbaikan dan penggantian komponen jaringan yang dinilai berisiko.
Selain gangguan pasokan, persoalan tegangan rendah juga menjadi perhatian. PLN melakukan pemetaan terhadap wilayah terdampak dengan mempertimbangkan panjang jaringan, pertumbuhan kebutuhan listrik, serta kapasitas peralatan yang tersedia.
Sejumlah pekerjaan penguatan jaringan dan penyesuaian kapasitas peralatan telah masuk dalam rencana kerja 2026. Sementara pekerjaan lainnya diusulkan untuk dilaksanakan pada 2027.
Persoalan lain yang disampaikan dalam reses berkaitan dengan tagihan listrik. PLN menyebut setiap laporan ketidaksesuaian tagihan perlu ditelusuri berdasarkan riwayat pemakaian energi, hasil pencatatan meter, kesesuaian tarif, hingga kondisi alat ukur di rumah pelanggan apabila diperlukan.
Untuk memudahkan pengaduan, masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi PLN Mobile. Melalui aplikasi tersebut, pelanggan bisa melaporkan gangguan, menyampaikan keluhan tagihan, serta memantau perkembangan penanganannya.
PLN Mobile juga menyediakan fitur Swacam yang memungkinkan pelanggan memotret angka meter listrik secara mandiri. Data tersebut dapat digunakan sebagai bagian dari proses pencatatan pemakaian listrik bulanan.
Berbagai persoalan yang dibahas dalam pertemuan tersebut menunjukkan bahwa kecukupan pasokan listrik perlu diikuti dengan perbaikan jaringan dan pelayanan hingga ke pelanggan.
Bagi masyarakat, keandalan listrik tidak hanya diukur dari tersedianya daya dalam sistem, tetapi juga dari minimnya gangguan, stabilnya tegangan, serta kepastian penanganan ketika keluhan disampaikan. (vv)

















