Dukung Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah, Gubernur Sumsel Kukuhkan 10 (Sepuluh) TPAKD Secara Serentak

Intinews | Hasil survey nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2019, mencatatkan indeks literasi Sumsel 38,03% dan inklusi Sumsel 85,08%, semuanya di atas target dan rata-rata nasional. Data tersebut menunjukan tingkat kemudahan dan ketersediaan akses keuangan di sumsel, sehingga masyarakat dapat memahami dan menggunakan produk layanan keuangan formal.

Namun demikian, harus diakui masih terdapat gap besar antara tingkat literasi (pemahaman) dan tingkat inklusi
(penggunaan) masyarakat. Lebih lanjut, Pemerintah Pusat juga telah menetapkan target literasi 50% dan inklusi 90% di tahun 2024.

Beranjak dari kondisi tersebut, sebagai upaya perluasan akses keuangan, Gubernur Sumsel Herman Deru,
mengukuhkan 10 (Sepuluh) TPAKD secara serentak pada Selasa, 25 Januari 2022 bertempat di Ballroom Hotel
Novotel Palembang yang dilaksanakan secara hybrid. Dengan demikian, seluruh TPAKD Kab/Kota di Sumsel telah
terbentuk dan dikukuhkan.

7 TPAKD yang dikukuhkan tahun 2021 oleh Bupati/ Walikota:
1. TPAKD Kota Palembang
2. TPAKD Kota Pagaralam
3. TPAKD Kabupaten Banyuasin
4. TPAKD Kabupaten Muara Enim
5. TPAKD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
6. TPAKD Kabupaten Ogan Komering Ulu
7. TPAKD Kabupaten Ogan Komering Ilir

10 TPAKD yang dikukuhkan tahun 2022 oleh Gubernur Sumsel:
1. TPAKD Kota Prabumulih;
2. TPAKD Kota Lubuk Linggau;
3. TPAKD Kabupaten Empat Lawang;
4. TPAKD Kabupaten Musi Banyuasin;
5. TPAKD Kabupaten Lahat;
6. TPAKD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
7. TPAKD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
8. TPAKD Kabupaten Musi Rawas;
9. TPAKD Kabupaten Musi Rawas Utara; dan
10. TPAKD Kabupaten Ogan Ilir.

Dalam sambutannya, Kepala OJK Regional 7 Sumbagsel, Untung Nugroho melaporkan bahwa kinerja lembaga jasa keuangan di tahun 2021 menunjukan performa yang sangat baik, bahkan terjadi peningkatan kinerja meski dimasa pandemi. Penyaluran kredit perbankan telah mencapai Rp91,09 Triliun tumbuh 5,79% (yoy) dengan rasio NPL yang masih terjaga pada level 1,39%. Pembiayaan dari sektor IKNB telah mencapai Rp12,5 triliun tumbuh 8,3% (yoy), dengan rasio NPF di level 2,6%. Investor Pasar Modal di Sumsel telah tercatat sebanyak 165.081 investor dengan total transaksi mencapai Rp101,6 Triliun.

Lebih lanjut, Untung juga menyampaikan bahwa upaya peningkatan akses keuangan juga telah dilakukan melalui
optimalisasi penyaluran KUR dengan pola KUR Klaster Pertanian, Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR),
dan kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

“Perluasan akses keuangan sangat penting, khususnya dalam peningkatan literasi keuangan, agar masyarakat paham dan mendapatkan manfaat dari penggunaan produk layanan keuangan”, imbuh Untung.

Herman Deru selaku Dewan Pengarah TPAKD Provinsi Sumatera Selatan, dalam arahannya kepada seluruh Sekretaris Daerah selaku koordinator TPAKD Kabupaten/Kota, agar dapat meningkatkan sinergi antarpihak demi tujuan bersama yakni meningkatkan ekonomi keuangan masyarakat. Tak lupa, Deru juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh Kab/Kota karena telah membentuk TPAKD.

“Segera setelah pengukuhan, TPAKD Kab/Kota dapat merealisasikan program kerjanya, agar mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah”, imbuhnya.

Selepas Pengukuhan TPAKD, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD Se-Sumatera
Selatan Semester I-2022, yang dipimpin oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan – Suman Asra Supriono.

Pada kesempatan tersebut,seluruh koordinator TPAKD menyampaikan rencana, pencapaian serta kendala – kendala
yang dihadapi dalam melaksanakan program kerja masing – masing daerah.

Turut hadir secara daring memberikan arahan, Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bidang Edukasi dan
Perlindungan Konsumen – Sardjito.

“Semoga rapat ini dapat menjadi wadah koordinasi oleh para anggota untuk dapat saling bertukar ide dalam memajukan akses keuangan di daerah masing – masing dan merealisasikan program– program kerja yang inovatif dan achievable” harapnya. (**)