Intinews | Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Januari mencatatkan deflasi sebesar 0,36% (mtm), menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,50% (mtm).
Secara tahunan, realisasi inflasi Sumsel tercatat sebesar 0,92% (yoy), menurun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 1,20% (yoy). Perkembangan tersebut juga sejalan dengan inflasi nasional yang tercatat menurun menjadi sebesar 0,76% (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya (1,57%; yoy).
5 (lima) komoditas utama penyumbang deflasi pada bulan ini adalah tarif listrik, tomat, telur ayam ras, bawang merah, dan ketimun, dengan andil pada masing-masing komoditas adalah sebesar 1,22% (mtm), 0,14% (mtm), 0,02% (mtm), 0,02% (mtm), dan 0,01% (mtm), secara berturut-turut (BPS, 2025). Penurunan tarif listrik selaras dengan kebijakan pemberian diskon 50% bagi pelanggan rumah tangga dengan daya kurang dari 2.200 VA.
Sementara itu, deflasi pada tomat dan bawang merah didorong oleh peningkatan pasokan di pasar. Adapun penurunan harga telur ayam ras dipengaruhi oleh turunnya harga pakan ternak, khususnya jagung pipilan.
Inflasi yang terkendali di Provinsi Sumatera Selatan tidak terlepas dari upaya dan peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumsel dalam menerapkan strategi 4K, yakni Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif. Sebagai bagian dari strategi tersebut, TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan secara konsisten melaksanakan operasi pasar murah guna menstabilkan harga dan menjaga daya beli masyarakat. Upaya ini diperkuat dengan berbagai skema subsidi, termasuk subsidi harga, subsidi angkutan, serta subsidi operasional dalam rangka pelaksanaan operasi pasar murah secara serentak di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Selain itu, untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan, TPID secara rutin melakukan inspeksi pasar dan pemantauan stok. Pengawasan juga mencakup distribusi serta harga minyak goreng dengan melakukan sidak langsung ke produsen dan distributor utama (D1), guna memastikan kestabilan pasokan dan harga di pasar. Seluruh kegiatan pengendalian inflasi ini tidak terlepas dari komunikasi efektif yang dijalin para pemangku kebijakan, diantaranya melalui High Level Meeting (HLM) TPID se-Sumatera Selatan, pelaksanaan rapat koordinasi TPID secara rutin, siaran pers inflasi, serta publikasi operasi pasar murah di media sosial dan media cetak. Selain itu, turut dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat seperti dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Pangan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia.
Ke depan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan akan terus bersinergi dengan pemerintah untuk memperkuat ekonomi Sumatera Selatan dan menjaga inflasi Sumatera Selatan berada di rentang yang ditetapkan.
Hal tersebut ditempuh melalui sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumsel (GPISS), implementasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Goes to School dan Goes to Office, dan keberlanjutan akselerasi program pengentasan kemiskinan melalui Sekretariat Bersama Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Sumsel. Sinergi antar lembaga tersebut ditujukan untuk mencapai sasaran inflasi pada tahun 2025 serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (**)
