Intinews | Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) terus melakukan upaya dalam menekan laju inflasi di Sumsel. Salah satunya menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Capacity TPID se Sumsel, bertempat di Ballroom Hotel Santika Premiere, Kamis (9/11/2023).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel S.A. Supriono dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumsel, Ricky Perdana Gozali, para Bupati/Walikota Se Sumsel, Kepala Instansi Vertikal, dan sejumlah stakeholder yang terlibat langsung dalam pengendalian inflasi dan menjaga ketersediaan pasokan pada akhir tahun 2023 di Sumsel.
Dalam kesempatan itu Fatoni, menghimbau seluruh Bupati/Walikota untuk melihat secara langsung faktor yang mempengaruhi terjadinya inflasi di daerah masing-masing.
“Kepala daerah perlu melihat pengaruh inflasi di masing-masing daerahnya, ini menjadi atensi khusus. Karena ini menyangkut hajat orang banyak, menyangkut ekonomi kita dan menjadi penilaian juga pemerintah pusat,” kata Fatoni.
Dalam melakukan upaya pengendalian inflasi, Fatoni minta kepala daerah melakukan pemantauan harga dan ketersediaan stok pangan serta meminta seluruh pemangku kepentingan mensosialisasikan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) kepada masyarakat.
“Kita jangan hanya bekerja dibalik layar namun kita juga perlu untuk langsung terjun ke lapangan memastikan ketersediaan stok pangan, juga kita himbau masyarakat untuk melakukan gerakan tanam mandiri secara masif,” ujarnya.
Tidak hanya itu, dirinya juga mengharapkan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumsel melakukan operasi pasar secara masif dan sidak kepada distributor pagan, agar tidak terjadi kecurangan yang mempengaruhi stabilitas harga.
“Sesekali kita perlu melakukan sidak di pasar dan distributor jangan sampai ada distributor yang bermain-main ataupun penimbunan sehingga mengganggu kestabilan harga, ini bisa dilakukan kerja sama dengan pihak kepolisian apabila terjadi pelanggaran itu langsung bisa dilakukan penindakan,” imbuhnya.
Dia juga mengharapkan TPID di daerah juga melakukan koordinasi secara intens dengan daerah sekitar yang memiliki stok pangan untuk selanjutnya dilakukan distribusi ke daerah sekitar yang mengalami kekurangan stok.
“Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk ketersediaan pasokan, dilihat mana saja daerah yang kurang pasokan dan daerah mana yang pasokannya berlebih ini didiskusikan melalui kerjasama antar daerah,” tambahnya.
Lebih jauh Fatoni mengatakan, untuk menunjang kestabilan inflasi tentu memerlukan anggaran yang cukup. Oleh karena itu, dia mengarahkan agar memanfaatkan dana anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) yang memang diperuntukan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi.
“Menyediakan dan memberikan anggarannya yang cukup untuk pengendalian inflasi ini, gunakan BTT karena dana ini bisa digunakan untuk penanganan inflasi karena ini aturannya sangat jelas. Saya minta kepala daerah memahami betul Pasal 69 Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 dan tolong dijelaskan kepada OPD,” jelasnya. (**)
