Intinews | Bank Indonesia (BI) resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 19–20 Mei 2026. Langkah tersebut ditempuh sebagai respons terhadap meningkatnya tekanan global akibat perang di Timur Tengah yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah dan naiknya risiko inflasi.
Selain BI-Rate, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga Deposit Facility menjadi 4,25 persen dan Lending Facility menjadi 6,00 persen.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan kebijakan itu diambil untuk memperkuat stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak pasar keuangan global yang semakin tinggi.
“Kenaikan BI-Rate merupakan langkah lanjutan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1 persen pada 2026 dan 2027,” ujar Perry dalam hasil RDG yang diumumkan, Rabu (20/5/2026).
Tekanan global meningkat setelah konflik di Timur Tengah memicu lonjakan harga minyak dunia dan terganggunya rantai pasok perdagangan internasional. Kondisi tersebut mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sekaligus memicu arus keluar modal dari negara berkembang, termasuk Indonesia.
Nilai tukar rupiah hingga 19 Mei 2026 tercatat berada di level Rp17.700 per dolar AS atau melemah sekitar 2,20 persen dibanding posisi akhir April 2026.
Untuk menjaga stabilitas rupiah, BI mengaku terus memperkuat intervensi di pasar valuta asing, baik melalui transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun intervensi di pasar offshore melalui instrumen Non-Deliverable Forward (NDF).
Di sisi lain, Bank Indonesia memastikan kebijakan makroprudensial tetap longgar guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
BI memperkuat sejumlah stimulus perbankan, termasuk pelonggaran Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan peningkatan insentif likuiditas bagi perbankan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).
Kebijakan makroprudensial tetap diarahkan untuk mendorong kredit dan pembiayaan ke sektor riil dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 5,39 persen.
Kinerja tersebut didukung konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, serta investasi bangunan yang meningkat melalui berbagai program prioritas nasional.
Meski demikian, BI mengingatkan risiko perlambatan ekonomi global tetap perlu diwaspadai karena dapat memengaruhi ekspor dan aliran modal asing ke dalam negeri.
Di sektor digital, BI terus mempercepat perluasan sistem pembayaran berbasis QRIS. Hingga April 2026, transaksi QRIS tercatat tumbuh lebih dari 108 persen secara tahunan.
Bank Indonesia juga menargetkan jumlah merchant QRIS mencapai 47 juta pada 2026 sebagai bagian dari penguatan ekonomi dan keuangan digital nasional.
Selain itu,Perry menjelaskan, BI akan memperluas implementasi QRIS Antarnegara dengan Tiongkok setelah sebelumnya terkoneksi dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan.
“Kami terus mendorong sistem pembayaran digital yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal untuk memperkuat inklusi keuangan,” jelas Perry.
Di tengah meningkatnya ketidakpastian global, Bank Indonesia menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. (vv)
