Intinews | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Sumbagsel menyampaikan kinerja Industri Jasa Keuangan (IJK) wilayah Sumbagsel per data Februari tercatat tumbuh positif, stabil dan terjaga. Kondisi sektor jasa keuangan Sumbagsel yang stabil dan resilien tercermin dari
pertumbuhan sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank, didukung dengan peningkatan edukasi dan pelindungan konsumen.
Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Untung Nugroho mengatakan per Februari 2024, kinerja Perbankan di wilayah Sumbagsel mengalami pertumbuhan cukup baik, tercermin dari peningkatan aset sebesar 6,94 persen (yoy) sebesar Rp325,66 triliun. Fungsi intermediasi Perbankan juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, tercermin dari meningkatnya total penyaluran kredit/ pembiayaan berdasarkan lokasi Bank sebesar 6,53 persen (yoy) menjadi Rp278,29 triliun, yang didominasi oleh porsi Kredit Konsumtif sebesar 43,10 persen, dengan kualitas kredit bermasalah (NPL Net) yang masih terjaga di level 1,02 persen. Namun demikian, dari sisi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) menurun 0,26 persen (yoy) menjadi Rp252,84 triliun dengan dominasi porsi dana Tabungan sebesar 52,36 persen.
“Kredit/pembiayaan posisi Februari 2024 didominasi oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran yakni sebesar Rp53,62 triliun meningkat 4,62 persen (yoy). Namun pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor ekonomi Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan, yakni meningkat 6,73 persen menjadi Rp53,36 triliun dengan market share 10,54 persen dari kredit/pembiayaan nasional,” jelas Untung melalui keterangan persnya, Sabtu (6/4/2024).
Selanjutnya, dalam mendukung permodalan UMKM, shared penyaluran kredit/pembiayaan kepada UMKM mencapai Rp114,12 triliun atau 41,01 persen dari total penyaluran kredit di Sumbagsel, tumbuh 11,20 persen (yoy) dan di atas target nasional dengan rasio NPL Net 1,68 persen.
Per Januari 2024, tercatat sebanyak 856.702 investor di wilayah Sumbagsel meningkat signifikan 20,45 persen (yoy). Komposisi SID tersebut didominasi pada penggunaan instrumen Reksadana sebanyak 68,40 persen, dengan sebaran investor terbanyak di Sumatera Selatan (38,01 persen) diikuti Lampung (34,66 persen) dan Jambi (13,87 persen).
Seiring dengan kinerja pasar saham nasional, rata-rata nilai transaksi saham di Sumbagsel pada bulan Januari 2024 turut termoderasi menjadi Rp10,62 triliun, terkoreksi 3,44 persen (yoy). Begitupun dengan rata-rata nilai penjualan reksa dana yang turut mengalami penurunan secara nasional, penjualan reksa dana di Sumbagsel per Desember 2023 tercatat termoderasi menjadi Rp265 miliar, mengalami penurunan sebesar 12,83 persen (yoy).
Pada sektor IKNB posisi Januari 2024, nilai piutang pembiayaan di Sumbagsel mencapai Rp41,27 triliun, meningkat 7,51 persen (yoy), namun dari sisi jumlah kontrak mengalami penurunan 2,83 persen menjadi 5,71 juta unit. Adapun rasio Non
Performing Financing (NPF) di wilayah Sumbagsel masih terjaga pada range angka terendah 1,69 persen di provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan angka tertinggi 3,20 persen di provinsi Jambi. Jenis pembiayaan yang disalurkan didominasi oleh Pembiayaan Multi Guna, disusul Pembiayaan Investasi, dan Pembiayaan Modal Kerja.
Pendapatan premi sektor asuransi jiwa di Sumbagsel selama periode triwulan 3 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1,54 triliun atau 48,58 persen (yoy). Penurunan tersebut juga berbanding lurus dengan penurunan nilai klaim yang mencapai Rp1,16 triliun atau 44,10 persen (yoy). Sejalan dengan asuransi jiwa, di sektor asuransi umum juga mengalami penurunan akumulasi premi sebesar Rp0,70 triliun atau 29,17 persen (yoy) dengan nilai klaim yang juga menurun sebesar Rp0,1 triliun atau 12,5 persen (yoy).
Dalam tiga tahun terakhir terjadi peningkatan pada aktivitas financial technology baik dari sisi lender ataupun borrower. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah rekening lender sebesar 98,85 persen (yoy) menjadi 93,16 ribu rekening dan peningkatan jumlah rekening borrower sebesar 27,07 persen (yoy) menjadi 5,10 juta rekening pada Januari 2024.
Sejalan dengan peningkatan jumlah rekening lender dan borrower tersebut, tercatat pula peningkatan akumulasi penyaluran pinjaman kepada borrower sebesar 53,42 persen (yoy) menjadi Rp32,51 triliun, dan peningkatan akumulasi dana yang diberikan oleh lender sebesar 25,15 persen (yoy) menjadi Rp3,85 triliun, dengan outstanding pinjaman per Januari 2024 sebesar Rp3,15 triliun.
Berdasarkan data Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) per 31 Maret 2024, OJK telah menerima 371 pengaduan dari masyarakat di wilayah Sumbagsel, yang didominasi permasalahan di sektor Industri Keuangan Non Bank sebesar 58,49 persen. Atas pengaduan tersebut, OJK terus mendorong penyelesaian pengaduan, baik yang berindikasi sengketa maupun yang tergolong indikasi pelanggaran, dengan tingkat penyelesaian mencapai 73,63 persen, termasuk 4,8 persen penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).
Adapun yang menjadi pokok permasalahan utama yang dikeluhkan konsumen adalah mengenai Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), restrukturisasi, dan perilaku petugas penagihan, dengan produk layanan jasa keuangan yang digunakan terkait fasilitas kredit multiguna dan fintech pinjaman online multiguna.
Di sisi pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, OJK bersama 12 Kementerian/Lembaga meningkatkan koordinasi dalam penanganan investasi dan pinjaman online ilegal, termasuk dalam kegiatan pencegahan melalui kegiatan edukasi secara masif.
Di wilayah Sumbagsel, per Maret 2024, terdapat 1.151 layanan konsumen terkait aktivitas keuangan ilegal, didominasi keluhan terkait pinjol ilegal 72,63 persen, social enginering 26,32 persen, dan investasi ilegal 1,04 persen. Untuk pinjol ilegal, pokok permasalahan yang mendominasi adalah Perilaku Petugas Penagihan (60,35 persen), sedangkan pada aktivitas investasi ilegal permasalahan yang mendominasi adalah Fraud Eksternal yang disebabkan penipuan, pembobolan rekening, skimming, atau cyber crime (54,55 persen). Adapun masyarakat yang paling banyak menyampaikan informasi terkait aktivitas pinjol ilegal adalah masyarakat Lampung, sedangkan
informasi terkait investasi ilegal dan social engineering adalah masyarakat Sumatera Selatan.
Untuk mendorong pemerataan literasi dan inklusi keuangan, per Maret 2024 telah dilaksanakan 63 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 16.099 orang peserta, dengan sasaran peserta didominasi Pelajar/Mahasiswa, Masyarakat Umum, dan Komunitas. Kegiatan ini bersinergi juga dengan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Lembaga Jasa Keuangan, dan stakeholder lainnya melalui peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai forum koordinasi akselerasi perluasan akses keuangan regional untuk menunjang pemerataan literasi dan inklusi keuangan nasional.
Adapun untuk mendorong percepatan akses keuangan di daerah, beberapa program kerja unggulan TPAKD yang akan direalisasikan pada tahun 2024 ini antara lain, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Berwisata di Indonesia (Gernas BBI/BBWI) di Sumatera Selatan, pengembangan ekosistem keuangan inklusif (EKI) di pedesaan di Bengkulu, peningkatan kapasitas usaha petani komoditi unggulan melalui mekanisme bussiness matching di Lampung dan Jambi, dan program akselerasi keuangan lainnya seperti pembukaan rekening pelajar dan disabilitas, optimalisasi peran agen lakupandai, dan lain sebagainya. (sil)
