Intinews | Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan Laporan
Perekonomian Provinsi Sumsel Edisi Triwulan IV-202, Senin (11/4/22). Diharapkan laporan tersebut dapat menjadi acuanbagi pelaku usaha, pemerintah daerah, dan stakeholders terkait lainnya dalam memantau perkembangan
ekonomi. Tidak hanya mengulas perkembangan ekonomi global dan nasional, laporan tersebut juga
membahas secara mendalam perkembangan ekonomi Sumsel 2021 dan prospek 2022.
Kepala BI Sumsel, Erwin Soeriadimadja menjelaskan realisasi pertumbuhan ekonomi global dan nasional tahun 2021 menunjukkan perbaikan yang berlanjut. Realisasi pertumbuhan ekonomi 2021 di Amerika Serikat (AS), Kawasan Eropa, Jepang, Tiongkok dan India juga menunjukkan perbaikan. “Secara keseluruhan tahun 2021, ekonomi Indonesia tumbuh 3,69% (yoy), meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang terkontraksi -2,07% (yoy),” ungkapnya.
Memasuki tahun 2022, perbaikan ekonomi global berlanjut namun berpotensi lebih rendah dari prakiraan sebelumnya, seiring dengan ketidakpastian pasar keuangan yang meningkat dan eskalasi ketegangan geopolitik RusiaUkraina. Meskipun demikian, sejumlah indikator ekonomi nasional hingga Maret 2022 tercatat tetap baik
seperti penjualan eceran, keyakinan konsumen, penjualan semen, dan mobilitas masyarakat.
Lanjutnya, sejalan dengan perbaikan ekonomi nasional, kinerja perekonomian Sumatera Selatan triwulan IV 2021 tercatat tumbuh meningkat. Secara keseluruhan tahun 2021, perekonomian Sumatera Selatan pada tahun 2021 tumbuh 3,58% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang terkontraksi -0,11% (yoy).
Dari sisi komponen pengeluaran, perbaikan kinerja ini terutama bersumber dari perbaikan kinerja konsumsi
rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan ekspor luar negeri. Dari sisi LU, perbaikan kinerja tahunan terutama
ditopang oleh peningkatan kinerja LU Pertambangan dan Penggalian serta LU Industri Pengolahan seiring
perbaikan harga komoditas yang terus berlanjut sejak awal tahun 2021.
Perkembangan inflasi Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Maret 2022 tetap terjaga yaitu tercatat sebesar 0,69% (mtm), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar -0,01% (mtm). Inflasi disebabkan oleh peningkatan harga pada komoditas cabai merah, daging ayam ras, telur ayam ras, bahan bakar rumah tangga, serta bawang merah.
Secara keseluruhan tahun, inflasi Sumatera Selatan tercatat sebesar 2,96% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 2,64% (yoy). Perkembangan ini masih sesuai dengan rentang target inflasi di tahun 2022 yaitu 3,0±1% (yoy). Mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan nasional serta berbagai indikator terkini,
pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2022 diperkirakan meningkat.
Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2022 diproyeksikan tumbuh pada kisaran 3,56% – 5,16% (yoy). Kinerja tersebut seiring dengan perbaikan mobilitas masyarakat dengan meredanya penyebaran COVID-19. Selain itu, berlanjutnya pengerjaan berbagai proyek infrastruktur (tol dan irigasi bendungan) juga turut mendorong
kinerja perekonomian tahun 2022. Perbaikan harga komoditas internasional juga turut mendorong ekspor
komoditas unggulan Sumsel (batubara, karet, dan kelapa sawit).
Dari sisi komponen pengeluaran, perbaikan kinerja ekonomi Sumatera Selatan tahun 2022 bersumber dari konsumsi, investasi, dan ekspor. Dari sisi LU, perbaikan tersebut bersumber dari membaiknya kinerja LU Pertambangan dan Penggalian, LU Industri Pengolahan, LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta LU Perdagangan Besar dan Eceran. No. 24/ /Pg/Peng/B Palembang, April 2022
Selanjutnya, untuk terus mengakselerasi pemulihan perekonomian Sumatera Selatan, terdapat
beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, melanjutkan perluasan vaksinasi COVID-19 sehingga
mobilitas tetap terjaga ditengah pandemi COVID-19. Kedua, hilirisasi industri komoditas unggulan Sumatera
Selatan, termasuk batubara dan kelapa sawit perlu terus didorong untuk menciptakan nilai tambah ekonomi.
Terkait upaya hilirisasi tersebut, proyek gasifikasi batubara menjadi dimethyl ether (DME) yang telah mencapai
tahap ground breaking dapat mendorong perekonomian Sumatera Selatan. Penguatan koordinasi antar instansi baik pusat dan daerah, alignment industri, serta insentif diharapkan mampu mengakselerasi
tumbuhnya hilirisasi.
Ketiga, memperkuat sumber-sumber ekonomi baru seperti UMKM, ekonomi kreatif
(kriya dan kuliner), termasuk ekonomi syariah perlu terus diakselerasi. Terakhir, upaya digitalisasi perlu terus
dilanjutkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi keuangan digital, baik melalui digitalisasi di sektor
pertanian (digital farming), UMKM (e-commerce), sektor pembayaran ritel antara lain melalui perluasan
akseptasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang merupakan cara bayar dengan metode QR
Code yang sudah distandardisasi oleh Bank Indonesia, dan percepatan digitalisasi daerah melalui sinergitas
Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di tingkat Provinsi dan Kab/Kota.
Penyelenggaraan sistem pembayaran tunai dan nontunai berjalan dengan lancar, aman, dan efisien. Transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada triwulan IV 2021 meningkat sejalan dengan kinerja konsumsi Rumah Tangga Sumatera Selatan. Pada triwulan IV 2021, nominal transaksi perputaran kliring tercatat sebesar Rp12,64 triliun atau tumbuh 1,80% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 1,80% (yoy). Sejalan dengan itu, nominal transaksi RTGS tercatat Rp57,17 triliun atau terkontraksi -0,97% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi lebih dalam sebesar 7,09% (yoy). Transaksi uang kartal tercatat net outflow sebesar Rp3,77 triliun.
Ke depan, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan kebijakan moneter, relaksasi kebijakan
makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pengembangan UMKM, dan pengembangan ekonomi
syariah sejalan dengan kebijakan Nasional untuk menuju Indonesia Maju. Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG)
Maret 2022, Bank Indonesia menetapkan BI 7-Day RR Rate tetap 3,5%, standing facility 2,75% di batas
bawah dan 4,25% di batas atas. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan
terkendalinya inflasi, serta upaya untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. (sil)
