Intinews| 9 Fraksi DRPD Prov. Sumsel menyampaikan pemandangan umumnya terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2021 pada Rapat Paripurna XXXVII (37) lanjutan (Sabtu, 25/9), dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Prov. Sumsel H.M. Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM, didampingi Kartika Sandra Desi, SH, dan H. Muchendi M, SE, serta dihadiri Wakil Gubernur Sumsel Ir. H. Mawardi Yahya.
Dalam pemandangan umumnya Fraksi-fraksi menyoroti Raperda pendapatan dan belanja, serta apresiasi dan dukungan bagi peningkatan anggaran yang disampaikan ssebagai berikut:
Diawali Fraksi Partai Golkar yang diwakilkan Nadia Basyir, SE yang menyampaikan harapan agar kepala OPD dapat hadir dan aktif dalam rapat bersama DPRD Prov. Sumsel, adanya pemerataan infrastruktur daerah dan harapan agar Pemprov fokus pada jalan-jalan yang merupakan kewajiban Pemprov Sumsel. Juga terhadap BUMD yang tidak sehat dan membebani agar dilikuidasi dan yang baik untuk didukung. Evaluasi kepala OPD yang kinerja lamban dan tidak melaksanakan program dengan baik. Perhatian kepada SMA yang berada di Kab/Daerah terpencil. Menyikapi kelangkaan dan mahalnya pupuk terutama pupuk bersubsidi serta menindak angkutan batubara yang melalui jalan umum sesuai peraturan yang berlaku.
Dilanjutkan Fraksi PDI Perjuangan dibacakan oleh Ike Mayasari, SH, MH, diantaranya menyampaikan mendukung pergeseran dan pengurangan Anggaran di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan anggaran agar digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM di Pemprov. Sumsel serta perlu adanya pemetaan ASN oleh BKD untuk mengisi kekosongan jabatan struktural. Selanjutnya meminta penjelasan dana hibah yang penetapannya di Kesbangpol yang belum terserap seperti KPUD Sumsel dll, adanya standar pemberian tunjangan kinerja dan melibatkan BKD, mendukung Alokasi anggaran untuk Perhutanan Sosial dan sarana bagi KPH, realisasi pemenuhan kebutuhan tenaga penyuluh pertanian yang telah dianggarkan, selanjutnya menyoroti dana Hibah pada beberapa Dinas/OPD agar sesuai peraturan berlaku.
Fraksi Gerindra disampaikan oleh Hj. Susilawati, SH, M.Kn diantaranya mengapresiasi peningkatan anggaran, meminta penjelasan terhadap program penguatan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi masyarakat yang dirasa belum terlihat dampaknya bagi masyakat dilapangan, meminta penjelasan serapan anggaran karena masih ada silpa yang besar, serta dana hibah yang tepat sasaran.
Kemudian Fraksi Demokrat diwakilkan oleh Drs. H. A. Gani Subit., MM, diantaranya agar TAPD dalam penganggaran menerapkan regulasi yang berlaku, Pemprov Sumsel diharapkan fokus pada pemulihan perekonomian masyarakat terdampak pandemi dalam wujud menambah anggaran OPD bidang terkait, meningkatkan akses jalan melewati jembatan musi 4 dan musi 6, mengapresiasi Pemprov yang sudah mengakomodir usulan Fraksi Demokrat dalam pembebasan lahan untuk pembangunan fly over simpang sekip angkatan 66, penambahan anggaran dalam upaya menjadikan RS Siti Fatimah bertaraf Internasional, Pemprov harus meningkatkan anggaran bidang pendidikan selain dana hibah, dana BOS dalam upaya perbaikan kualitas sarana prasarana pendidikan (SMK/SMA).
Lalu Fraksi PKB, disampaikan oleh Oktafiansyah, ST., MM diantaranya penyerapan anggaran memberikan efek positif dalam rangka pembangunan daerah dan stimulus bagi perekonomian masyarakat, menyoal kinerja Kesbangpol yang dianggap belum mumpuni dalam realisasi dana hibah serta mengusulkan Gubernur mengevaluasi kepala Kesbangpol dan jajaran terkait, Berharap Gubernur menindaklanjuti Permendagri No. 77 tahun 2021 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dengan Perda agar tidak multi tafsir dikalangan OPD.
Dari Fraksi Partai Nasdem diwakilkan oleh H. Sri Sutandi, SE., MBA mengharapkan OPD dalam mengelola anggaran agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntable, mengingatkan dalam pengelolaan APBD berpedoman dengan peraturan berlaku sehingga kebocoran anggaran dapat dihindari termasuk dana hibah, mendukung perekrutan tenaga penyuluh pertanian, mendukung kebijakan Gubernur dalam memberikan tunjangan belajar daring guru honor agar terus berlanjut, ucapan terimakasih kepada Gubernur atas penambahan nama pada RS khusus mata Prov.Sumsel menjadi RS Mata Khusus Binar dan RS Daerah Siti Fatimah menjadi RS Daerah Siti Fatimah Az-Zahra diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan cita-cita Prov. Sumsel menjadi medical tourism segera terwujud serta pada prinsipnya Fraksi Partai Nasdem dapat memahami dan menyetujui Raperda dimaksud.
Fraksi PKS diwakilkan Ahmad Toha, S.Pd.I., M.Si, menyampaikan pemerintah harus cermat melihat potensi pendapatan daerah dan penambahan anggaran harus berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, menyoal pemberian dana hibah Pemprov secara rutin apakah sudah mengacu pada peraturan berlaku pada tahapannya, menyoal pemadaman aliran listrik dan desa yang belum teraliri listrik, mahalnya biaya pendidikan di sekolah negeri bagi masyarakat, menyoal keberlangsungan insentif tunjangan P2UKD (petugas penghubung urusan keagaamaan desa) apakah sudah dianggarkan, menyoal akses jalan yang menghubungkan sekayu dengan pendopo agar dilakukan pelebaran, ditutup dengan apresiasi kepada Pemprov atas bantuan jalan/jembatan fly over bagi Pemkot Palembang serta apresiasi penambahan tenaga penyuluh pertanian dan harapan agar semua bermuara pada kemakmuran rakyat.
Lalu Fraksi PAN yang diwakilkan Abusari, SH, M.H, menyampaikan bahwa kinerja pendapatan Pemprov. Sumsel cukup baik karena ada peningkatan, Apresiasi kepada Pemprov atas prioritas terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, menyoal kinerja kesbangpol terkait dana hibah dan mengevaluasi kinerja oknum pimpinan OPD terkait, mendukung vaksinasi utamanya dalam menyambut sekolah tatap muka, harapan jangan ada keterlambatan insentif untuk nakes, menyoal sejauh mana progres dari penyertaan modal ke BUMD, memberikan solusi bagi petani dalam membuka lahan agar tidak membakar lahan dan dapat dilakukan dengan alat eskavator bantuan dari Pemprov, pembinaan petani karet serta memperbanyak UPPB, Dukungan bantuan Alsintan, bibit, pupuk dll bagi Sektor Pertanian, serta harapan memberikan dukungan anggaran bagi OPD membidangi sektor pertanian. harapan BLT, Bansos dst diperkecil dan lebih pada bantuan dalam menunjang kemandirian masyarakat yang memiliki solusi jangka panjang.
Fraksi Hanura Perindo yang diwakilkan H. Syahrudin, ST, MM menyampaikan bahwa penyusunan anggaran dalam Raperda telah sesuai berpedoman Permendagri No 64 tahun 2020 dan peraturan terkait lainnya, Fraksi Hanura Perindo mendukung pelaksanaan atas semua alokasi anggaran dalam raperda dimaksud, dan disampaikan harapan raperda dimaksud menjadi jawaban akan kondisi yang muaranya pada kesejahteraan masyarakat.
Setelah Penyampaian Pemandangan umum fraksi fraksi, Rapat Paripurna diskors untuk selanjutnya memberikan waktu kepada pihak eksekutif dalam mempersiapkan jawabannya, yang akan disampaikan dalam paripurna lanjutan dengan agenda jawaban Gubernur terhadap Pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2021 pada Senin 27/9/2021 mendatang.(**)
