Intinews | Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mencatatkan inflasi tahunan sebesar 3,49% (yoy) pada Oktober 2025. Meskipun sedikit meningkat dari bulan sebelumnya, capaian ini masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional (2,5±1%), menandakan bahwa stabilitas harga di Sumsel tetap terjaga.
Secara bulanan (mtm), inflasi Sumsel tercatat sebesar 0,13%, melambat signifikan dibandingkan September (0,27%). Keberhasilan ini tidak lepas dari gerak cepat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang mengoptimalkan berbagai program strategis.
Inflasi di Sumsel pada periode laporan utamanya didorong oleh peningkatan harga sejumlah komoditas strategis, yaitu: Emas Perhiasan: Menjadi penyumbang andil terbesar (0,15% mtm). Kenaikan ini dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global, yang mendorong tingginya permintaan masyarakat terhadap emas sebagai aset safe haven, Volatile Food: Telur ayam ras (0,06% mtm) dan daging ayam ras (0,05% mtm) mengalami kenaikan harga akibat meningkatnya biaya produksi dsn Hortikultura: Komoditas seperti wortel dan ketimun juga menyumbang inflasi kecil (<0,01% mtm) akibat gangguan pasokan dari sentra produksi yang terdampak curah hujan tinggi.
Kombinasi antara kenaikan harga aset global (emas) dan tekanan pada harga pangan (biaya produksi dan cuaca) menjadi pendorong utama inflasi bulan ini.
Antisipasi Tekanan Jelang Natal dan Tahun Baru 2026
TPID Sumsel memperkirakan tekanan inflasi akan terus ada, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2026 akibat meningkatnya konsumsi masyarakat.
Ancaman juga datang dari komoditas volatile food, mengingat musim tanam bertepatan dengan musim hujan yang berpotensi mengganggu produktivitas hasil pertanian. Sementara itu, harga emas diperkirakan tetap tinggi akibat ketidakpastian global dan pelemahan nilai tukar rupiah, yang turut menekan inflasi inti.
Tekanan inflasi diperkirakan masih akan berlanjut di masa mendatang, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2026, didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat. Selain itu, komoditas volatile food berpotensi tertekan mengingat musim tanam yang bertepatan dengan musim hujan, mengancam produktivitas. Harga emas perhiasan juga diprediksi tetap tinggi akibat ketidakpastian global dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumsel terus memperkuat sinergi melalui strategi pengendalian inflasi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).
Berikut langkah konkret dilakukan :
- Penyelenggaraan Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah.
- Koordinasi intensif dengan Perum Bulog, termasuk penyaluran beras SPHP dan komoditas terjangkau melalui Toko KePo, RPK, dan Toko Penyeimbang Perumda Pasar Palembang Jaya.
- Pelaksanaan Inspeksi Mendadak (Sidak) rutin ke pasar, distributor, dan produsen (contoh: Sidak di Pasar Induk Jakabaring, 31 Oktober 2025) untuk memastikan ketersediaan stok dan harga sesuai HET.
- Penandatanganan MoU dan PKS Kerjasama Antar Daerah (KAD) pada 22 Oktober 2025 antara Sumsel (Palembang, Muara Enim, Lubuklinggau, Musi Rawas, Pagar Alam) dengan Prov. Sumatera Barat (Solok, Tanah Datar). Kerja sama ini langsung direalisasikan dengan pengiriman 14 ton bawang merah dari Kab. Solok ke Palembang.
Dalam memperkuat ketahanan pangan, Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) 2025 terus digencarkan dengan tiga program utama, yaitu GSMP Menyapa Lingkungan Desa (Menyala) yang menyasar 1.020 rumah tangga dan 68 Kelompok Wanita Tani (KWT) se-Sumatera Selatan, GSMP Goes to Panti Sosial, serta GSMP Goes to Office yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumatera Selatan.
Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi melalui optimalisasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan GSMP.
Ke depan, TPID juga akan memperkuat koordinasi dengan pelaku usaha dan distributor untuk memastikan keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan, termasuk dalam mendukung implementasi program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Seluruh upaya ini tidak hanya bertujuan menjaga inflasi dalam sasaran, tetapi juga untuk memperkuat fondasi ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Sumsel yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. (vv)
