Intinews | Entah umpatan apa lagi yang harus dikeluarkan terhadap derita yang dialami wong Palembang selama satu bulan ini. Pekatnya asap yang mencemari Palembang membuat semua aktivitas luar ruangan sangat terganggu. Terlebih satu pekan ini, polusi asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diduga dari kabupaten yang berdampingan dengan Palembang, membuat asap tersebut masuk ke rumah warga.
Dampak karhutla di Palembang ini sangat terlihat, karena abu dari sisa pembakarannya berterbangan di seluruh sudut Kota Palembang. Bila dperhatikan, misalnya saja di lahan parkiran mobil dan motor, abu sisa pembakarannya menempel di jok motor atau di badan mobil.
Itu belum lagi dampak yang terjadi pada pelajar dan anak-anak, serta balita. Namun, sejauh ini belum ada respons baik dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang secara konkret.
Tak hanya asap hasil dari karhutla, beberapa hari lalu juga terjadi kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukawitatan. Kondisi ini tentu menambah parahnya udara di Palembang. Memang Pj Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, sudah memantau langsung kebakaran di TPA Sukawinatan tersebut.
Namun tetap saja, kepulan asap dari terbakarnya TPA Sukawinatan kadung ikut mencermarkan udara Palembang, bersama abu-abu sisa pembakaran karhutla.
“Dan juga kepada Gubernur Sumatera Selatan yang diakhir masa jabatan yang tinggal beberapa hari ini meninggalkan satu catatan terhadap karhutla di Sumsel,” tegas Riza Tony Siahaan, Rabu (27/9/2023).
Riza mengatakan, pihaknya mempertanyakan langkah tegas dari pihak penegak hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sumsel dan aparat penegak hukum dalam persoalan kebakaran lahan yang terjadi saat ini.
Secara data, sambung dia, titik kebakaran yang terjadi seharusnya menjadi satu catatan dalam skenario mitigasi yang muaranya menjadi tindakan preventif.
“Misalnya, seperti terlambatnya sosialisasi terhadap potensi karhutla juga melengkapi catatan dalam skenario mitigasi kebakaran lahan. Terkhusus terhadap korporasi yang memang sangat memahani Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan,” ungkap dia.
Riza menjelaskan, sudah seharusnya Gakkum KLHK sumsel juga memeriksa korporasi yang secara data titik kebakaran lahan terjadi di wilayah konsesi. Karena hal ini menjadi satu pertanyaan penting terhadap fokus mitigasi terhadap organisasi vertical yang ada di wilayah Provinsi Sumsel.
“Contoh penting, misalnya terkait kebakaran lahan di wilayah PT Rambang Agung Jaya, yang berdasarkan informasi yang kita terima masih terjadi kebakaran lahan. Bahkan kabarnya disaksikan juga oleh pihak Polda Sumsel dalam patroli udaranya, sudah seharusnya Gakkum KLHK sumsel melakukan investigasi, bila perlu menyegel perusahaan itu,” jelas dia.
Pihak aparat penegak hukum, terang Riza, harus mengambil tindakan tegas tidak hanya kepada masyarakat biasa, tapi juga terhadap korporasi yang melakukan pembiaran terhadap kebakaran lahan, karena sudah ada aturan hukum pidana terkait hal itu.
“Evaluasi, bahkan pemeriksaaan terhadap kelengkapan penangulangan kebakaran lahan mulai dari menara pantau dan lain lain harus segera dilakukan. Rapat karhutla beberapa waktu lalu juga harus melahirkan satu tindakan hukum terhadap korporasi yang membangkang,” tandas dia. (v/iNews)
