Intinews | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara resmi melantik Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Dr Agus Fatoni, MSi, di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (2/10/2023).
Dilantiknya Agus Fatoni sebagai Pj Gubernur Sumsel oleh Mendagri tersebut mengacu pada Keputusan Presiden atau Keppres Nomor 87/P/2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur.
Pada kesempatan yang sama juga dilakukan pelantikan Penjabat (Pj) Ketua Tim (TP) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Sumatera Selatan A P Widyaningtyas Fatoni, oleh Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian.
Usai melantik Pj Gubernur Sumsel dan Pj Gubernur Kalimantan Timur, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan ucapan selamat kepada Penjabat Gubernur yang baru saja dilantik.
Menurut Mendagri, pelantikan PJ Gubernur ini sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah mengakhiri masa jabatannya, serta keputusan Presiden RI tentang pengangkatan Pj Gubernur dengan masa jabatan paling lama satu tahun.
“Penjabat mengisi kekosongan sampai dengan Pilkada serentak nanti, saya paham betul dua-duanya ini miliki kemampuan dan kapabilitas yang sangat mumpuni tentang pemerintahan, dua-duanya dari lulusan IPDN. Jadi memang bidang pemerintahan, serta memahami selama ini tentang daerah satu memahami tentang prinsip pemerintahan otonomi daerah,” ujar Tito.
Mendagri mengakui, Penjabat Gubernur Sumsel Agus Fatoni memiliki pengalaman menjadi penjabat gubernur, di mana sebelumnya pernah menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Utara.
“Tentu tugas utama yang paling penting bagi saya adalah mereka bisa membuat pemerintahan tetap berjalan, running, jangan sampai terjadi kekosongan. Setelah itu saya minta juga mereka melakukan hal-hal yang menjadi prioritas baik nasional maupun daerah misalnya tentang penurunan angka stunting, penurunan angka kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem dan mengendalikan inflasi,” tuturnya.
Terkhusus untuk di Provinsi Sumatera Selatan, lanjut Mendagri, untuk terus melakukan hal-hal yang menjadi prioritas, seperti pembangunan jalan, pelabuhan, dan yang paling penting dan krusial untuk tindak lanjuti penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
“Terkhusus ini saya minta untuk tangani karhutla karena kualitas udara di Kota Palembang tidak sehat, titik kebakaran segera dikerjakan bersama forkopimda,” pinta Mendagri.
Mendagari secara khusus menyampaikan ucapkan terima kasih untuk pasangan Gubernur-Wakil Gumbernur Sumsel Periode 2018-2023 yang telah mengakhiri masa tugasnya.
“Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur Sumsel dan Wakil Gubernur Sumsel yang sebelumnya yakni Bapak Herman Deru dan juga Mawardi Yahya atas kerja keras dengan pengabdiannya,” tandasnya.
Sementara Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengatakan, setelah resmi dilantik dirinya akan segera melaksanakan tugas sesuai dengan arahan dari Mendagri. Khususnya penurunan stunting, mengendalikan inflasi, penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem serta yang paling utama adalah mengendalikan karhutla.
“Karhutla segera kita ditangani, kemudian kemiskinan ekstrem, stunting, penanganan inflasi, serta tugas penyelenggaraan pemerintahan lainnya yang selama ini harus menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya,” ungkapnya.
Menurut Fatoni, dalam waktu dekat ia akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD dan anggota, kemudian bersama Forkopimda dan akan konsolidasi internal bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel.
“Untuk penanganan karhutla secepatnya kita akan segera rapat, di sana sudah ada Satgas yang diketuai oleh Gubernur. Nanti tentu akan gabung dengan satgas TNI/Polri dan juga kita mengundang bupati/walikota selaku anggota, jadi segera kita rapatkan melibatkan pihak terkait, kita akan turun ke lapangan,” tegasnya.
Sementara dalam upaya penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan inflasi yang menjadi prioritas nasional, ia juga akan mengajak seluruh pihak bersama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri berkerjasama.
“Kita harus bisa bersama-sama provinsi, kabupaten/kota dan juga seluruh pihak yang terkait dengan ini yang tetap harus kita tingkatkan,” paparnya.
Terkait dengan angenda Pilkada serentak tahun 2024, Agus Fatoni menegaskan, Pemprov dan Pemkab/Pemkot wajib menganggarkan dana Pilkada 40% di tahun 2023 dan 60% di 2024.
“Jadi akan segera kita koordinasikan untuk bisa segera dipenuhi anggaran Pilkada 40% dan 60%ini. Saya pulang kampung harus membangun Sumsel bersama-sama dengan yang lain,” tandasnya.
Untuk diketahui, Agus Fatoni yang lahir 6 Juni 1972 adalah birokrat Indonesia, lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 1994 atau angkatan ke-3, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, (Kemendagri). (**)
