Intinews | Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumatera Selatan mengadakan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building, Jum’at (2/8/2024) di Ballroom Hotel Wyndham OPI Palembang. Kegiatan ini dilaksanakan untuk merumuskan pengendalian inflasi serta pengentasan kemiskinan di Sumatera Selatan. Kegiatan HLM TPID se-Sumatera Selatan ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan sebagai Ketua TPID Provinsi Sumatera Selatan Elen Setiadi, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan M. Latif, Direktur Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Dr. Sarpono S.Si, M.Sc selaku narasumber, serta kepala daerah dan anggota TPID tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.
Kegiatan diawali dengan pemaparan terkait perkembangan inflasi di Sumatera Selatan oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, M. Latif. Dalam laporannya, Latif menyampaikan bahwa inflasi bulanan Sumatera Selatan pada Juli 2024 tercatat sebagai yang terendah kedua se-Sumatera. Latif juga memaparkan bahwa berdasarkan histori, melandainya inflasi secara tahunan sejalan dengan menurunnya jumlah dan persentase penduduk miskin di Sumatera Selatan. Lebih lanjut, Latif memaparkan bahwa kontribusi komoditi terhadap garis kemiskinan didominasi dari kelompok makanan sebesar lebih dari 73% baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, sehingga dibutuhkan upaya pengendalian inflasi atas kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebagai upaya pengentasan kemiskinan.
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Elen Setiadi memberikan apresiasi kepada TPID se-Sumatera Selatan atas upaya pengendalian inflasi yang telah dilaksanakan. Beliau juga menyampaikan penghargaan kepada Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, serta Musi Rawas atas perolehan Dana Insentif Fiskal (DIF) pada periode I 2024 ini. Selain itu, Pj. Gubernur Elen Setiadi mengimbau kepada seluruh Kepala Daerah di Sumatera Selatan untuk menerapkan strategi penghapusan kemiskinan. Strategi ini meliputi upaya menurunkan beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui optimalisasi pembangunan infrastruktur dasar, gerakan pembangunan sanitasi serentak, gerakan bedah rumah secara serentak, serta penanganan rumah tidak layak huni.
Dalam kegiatan ini, juga dilaksanakan Capacity Building dengan materi yang disampaikan oleh Direktur Statistik Distribusi BPS RI, Dr. Sarpono, S.Si, M.Sc. Dalam paparannya, Sarpono menyatakan bahwa salah satu upaya untuk mengatasi inflasi yang berdampak pada tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan adalah dengan mengatur pola distribusi di wilayah tersebut. “Semakin panjang pola distribusi, maka selisih harga dari produsen ke konsumen akan semakin besar, yang dapat menyebabkan harga tinggi dan meningkatkan inflasi, serta berujung pada ketidakmampuan masyarakat untuk membeli dan meningkatkan angka kemiskinan,” ungkap Sarpono. Sarpono juga mengimbau kabupaten dan kota di Sumatera Selatan untuk melakukan upaya pengentasan kemiskinan. Lebih lanjut, beliau menekankan beberapa komoditas utama yang harus menjadi perhatian di Sumatera Selatan, yaitu beras, telur ayam ras, minyak goreng, dan gula pasir.
Lebih lanjut, Pj. Gubernur Elen Setiadi menyampaikan 5 (lima) arahan yang wajib dilakukan oleh TPID se-Sumatera Selatan. Pertama, TPID Kabupaten/Kota diharapkan menjalankan semua program yang telah ada serta mengambil inisiatif baru untuk pengendalian beberapa komoditas utama, termasuk beras, gula pasir, dan cabai rawit. Kedua, untuk pengendalian harga beras, TPID diharapkan bekerja sama dengan Bulog dan melaksanakan program seperti penyaluran beras bagi ASN. Ketiga, untuk pengentasan kemiskinan, dilakukan dengan penyaluran bansos, CSR, dan pelaksanaan program-program lain secara bersama yang menyasar target bersama. Keempat, TPID juga diimbau untuk melakukan sinkronisasi dan publikasi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Kelima, TPID Kabupaten/Kota diharapkan meningkatkan kerja sama antar daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
Sebagaimana rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, inflasi Sumatera Selatan pada Juli 2024 tetap terkendali, yaitu sebesar 0,29% (mtm) atau 1,87% (yoy), yang masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5% ± 1%. Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan instansi terkait lainnya terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk menjaga terkendalinya inflasi dan tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Selanjutnya, masyarakat turut diimbau untuk dapat memproduksi pangan sendiri sejalan dengan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). (**)
