Intinews | Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), H. Nopianto S.Sos, M.M mengingatkan seluruh pejabat daerah, termasuk anggota legislatif dan eksekutif, seluruh Provinsi Sumsel untuk lebih peka dan bijak dalam bersikap serta menyampaikan pernyataan publik.
Dalam situasi sosial, politik dan ekonomi yang penuh keprihatinan seperti saat ini, menurutnya, pejabat publik harus menjadi contoh dan panutan yang menyejukkan hati masyarakat, bukan sebaliknya.
Politisi Partai Nasdem ini menyoroti pentingnya etika pejabat, baik dalam kehidupan pribadi maupun saat menjalankan tugas resmi. Ia menegaskan bahwa segala bentuk pernyataan dan tindakan yang bisa melukai perasaan masyarakat harus dihindari.
“Pejabat, baik di DPRD di Provinsi maupun di pemerintah kabupaten dan kota, harus bersikap bijak, tidak sembarangan membuat pernyataan yang bisa menyakiti hati masyarakat. Saat ini, rakyat sedang menghadapi banyak kesulitan. Maka dari itu, kita sebagai pemimpin harus lebih peduli, lebih aware terhadap kondisi ini,” tegasnya, Minggu (14/9/2025).
Lebih lanjut, Nopianto menyampaikan bahwa pihaknya telah mengikuti arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui pertemuan daring bersama sejumlah pimpinan daerah. Dalam pertemuan tersebut, Mendagri menyampaikan beberapa instruksi penting untuk seluruh kepala daerah dan anggota DPRD di Indonesia.
“Sudah jelas disampaikan oleh Mendagri bahwa kegiatan-kegiatan seremonial, baik bersifat kedinasan maupun pribadi, dianjurkan untuk dilaksanakan secara sederhana. Bahkan perjalanan ke luar negeri untuk sementara waktu juga diminta untuk ditunda,” ungkapnya.
Langkah ini, menurut Nopianto, merupakan bagian dari instruksi nasional untuk menunjukkan empati terhadap kondisi masyarakat, serta sebagai wujud penghematan dan efisiensi di tengah ketidakpastian global dan nasional.
Salah satu poin penting yang ditekankan dalam instruksi Mendagri adalah larangan terhadap gaya hidup mewah (hedonisme) dan pamer kekayaan (flexing) oleh para pejabat publik dan keluarganya. Nopianto menilai hal ini sangat relevan, mengingat saat ini masyarakat sangat sensitif terhadap ketimpangan sosial yang mencolok.
“Pejabat, termasuk anggota DPRD dan keluarganya, harus menahan diri. Jangan tampilkan gaya hidup mewah di media sosial atau di ruang publik. Ini bukan zamannya untuk pamer. Ini zamannya untuk bersikap rendah hati dan peduli terhadap kondisi rakyat,” ujarnya.
Ia juga menyebut bahwa instruksi tersebut adalah bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, yang menginginkan seluruh elemen pemerintahan tampil sebagai contoh moral dan etika di tengah masyarakat.
“Presiden kita sudah mengimbau agar seluruh pejabat memberikan perhatian serius pada kondisi masyarakat. Kita harus memberikan keteladanan yang benar. Jangan justru menjadi sumber keresahan sosial,” tambahnya.
Meski edaran resmi dari pemerintah pusat terkait instruksi tersebut belum diterima secara tertulis, Nopianto memastikan bahwa semua pejabat daerah harus segera bersiap untuk menindaklanjutinya. Ia meyakini surat edaran atau instruksi resmi dari Kemendagri akan diterbitkan dalam waktu dekat.
“Walaupun edaran resmi belum turun, tapi substansinya sudah disampaikan. Jadi sudah sepatutnya kita di daerah mulai menyesuaikan diri. Ini demi kebaikan kita semua,” jelasnya.
Nopianto berharap seluruh pejabat, baik di eksekutif maupun legislatif, dapat menjadi teladan dalam bersikap, bertutur, dan menjalani gaya hidup yang sederhana. Ia mengajak semua pihak untuk mengedepankan empati dan tanggung jawab moral sebagai pelayan rakyat.
“Mari kita bersama-sama menjaga sikap, tutur kata, dan perilaku kita agar tidak menimbulkan luka di hati masyarakat. Kita ini dipilih dan digaji oleh rakyat, maka sudah seharusnya kita bekerja dan bersikap untuk mereka, bukan untuk kepentingan pribadi,” pungkasnya. (adv)
