Intinews | PT PLN (Persero) bersama dengan pemerintah berkomitmen untuk menghadirkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia demi menghadirkan solusi energi yang andal, bersih dan terjangkau. Komitmen ini tercermin melalui agenda Nusantara Energi Forum yang digelar di Jakarta pada Rabu (20/8).
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman P Hutajulu menilai bahwa nuklir merupakan energi penyeimbang untuk menjamin keandalan sistem ketenagalistrikan. Ke depan, ketika masyarakat sudah menerima, regulasi sudah siap, dan teknologi semakin matang, ruang bagi pengembangan nuklir akan semakin besar.
“Dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) terbaru yang telah disetujui DPR RI, nuklir ditempatkan sebagai penyeimbang energi,” ungkap Jisman.
Sejalan dengan itu, dalam dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034, rencana pembangunan PLTN telah dinyatakan secara eksplisit. Sesuai RUPTL PLN, dua unit PLTN dengan kapasitas masing-masing 2×250 MW akan dibangun.
Meski demikian, Jisman menekankan bahwa pembangunan PLTN tidak bisa dilakukan tergesa-gesa. Regulasi harus disusun matang, organisasi Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO) perlu segera dibentuk, serta BUMN dilibatkan agar pengelolaan tetap berada dalam kendali negara.
Sementara itu, Direktur Teknologi, Enjiniring, dan Keberlanjutan PLN, Evy Haryadi mengatakan bahwa energi nuklir menjadi solusi paling ideal karena mampu menjawab trilema energi dengan menghadirkan pasokan yang andal, bersih, dan terjangkau.
“PLTN menghasilkan energi listrik yang stabil sama dengan pembangkit batubara, biaya produksinya murah, dan juga dia bersih sehingga PLTN memenuhi semua aspek trilema energi yakni andal, bersih, dan terjangkau,” ujar Evy.
Evy menjelaskan, sebelum tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 PLN sudah mengkaji penerapan PLTN dengan beberapa negara yang telah berhasil menerapkan energi nuklir.
“Jadi kita ajak seluruh pihak, baik itu kementerian, universitas yang bisa membantu kita dari sisi knowledge, dan provider-provider juga kita engage untuk bisa kita berkolaborasi,” ujar Evy.
Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Syaiful Bakhri mengatakan bahwa pengelolaan limbah nuklir lebih mudah jika dibandingkan dengan mengolah sampah yang berada di Bantar Gebang.
“Mengelola limbah nuklir itu lebih mudah dari pada mengelola bantar gebang. Silahkan buktikan. PLTN umurnya 40 tahun, berapa luas limbah yang dibutuhkan area untuk menyimpan limbah? Hanya sebesar ruangan ini, 40 tahun,” ujar Syaiful.
Syaiful melanjutkan, limbah bahan bakar bekas dari reaktor nuklir sejatinya tidak sepenuhnya menjadi limbah. Di mana, hanya sekitar 5 persen yang habis terpakai untuk reaksi fisi, sementara 95 persen sisanya masih dapat didaur ulang untuk digunakan kembali pada reaktor lain.
Menurutnya, hal ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mencapai kemandirian energi. Selain itu, sisa material yang hanya 5 persen tersebut pun tetap memiliki manfaat, seperti untuk kebutuhan rumah sakit, industri, serta iradiasi pangan.
“Bagaimana 95 persennya bisa didaur ulang, dipakai lagi untuk reaktor-reaktor jenis lain? Artinya apa? Kita akan menjadi negara yang merdeka dan mandiri secara energi,” pungkasnya. (**)
