Intinews | Inflasi di Provinsi Sumatera Selatan pada Februari 2026 tercatat sebesar 0,58 persen secara bulanan (month to month/mtm), meningkat dibandingkan Januari 2026 yang sebesar 0,05 persen (mtm). Secara tahunan, inflasi juga meningkat menjadi 4,36 persen (year on year/yoy) dari sebelumnya 2,91 persen (yoy).
Kenaikan tersebut sejalan dengan inflasi nasional di Indonesia yang pada periode yang sama tercatat mencapai 4,76 persen (yoy).
Peningkatan inflasi tahunan antara lain dipengaruhi oleh normalisasi diskon tarif listrik yang terjadi pada tahun sebelumnya sehingga menimbulkan lower base effect pada 2025.
Secara bulanan, inflasi terutama didorong oleh kenaikan harga sejumlah komoditas, seperti emas perhiasan yang memberikan andil 0,25 persen, cabai merah 0,08 persen, daging ayam ras 0,03 persen, tomat 0,03 persen, serta telur ayam ras 0,02 persen.
Kepala Bank Indonesia Sumatera Selatan, Bambang Pramono mengatakan, kenaikan harga emas sejalan dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap instrumen investasi yang relatif aman di tengah dinamika ekonomi global.
“Peningkatan permintaan terhadap emas perhiasan terjadi karena masyarakat cenderung mencari instrumen investasi safe-haven di tengah ketidakpastian ekonomi global,” ujar sumber otoritas ekonomi daerah’ ujar Bambang.
Sementara itu, kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam ras dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi masyarakat menjelang Tahun Baru Imlek dan bulan suci Ramadan.
Di sisi lain, kenaikan harga komoditas hortikultura seperti cabai merah dan tomat dipicu oleh terbatasnya pasokan akibat gangguan cuaca di sejumlah daerah sentra produksi.
Potensi Tekanan Inflasi Jelang Idulfitri
Ke depan, tekanan inflasi diperkirakan masih akan berlanjut seiring meningkatnya konsumsi masyarakat menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.
Selain itu, risiko kenaikan harga pangan khususnya komoditas hortikultura masih perlu diwaspadai mengingat curah hujan diperkirakan berada pada level menengah hingga tinggi hingga Maret 2026.
Meski demikian, tekanan inflasi diprakirakan dapat tertahan oleh meningkatnya pasokan pangan dari puncak panen raya padi yang berlangsung pada Februari hingga Maret 2026.
Pengendalian Inflasi Diperkuat
Untuk menjaga stabilitas harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Selatan terus memperkuat koordinasi melalui strategi pengendalian inflasi berbasis 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Hingga akhir Februari 2026, TPID Sumatera Selatan telah melaksanakan 47 kegiatan operasi pasar murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di berbagai wilayah.
Selain itu, dilakukan pula 16 kali inspeksi mendadak (sidak) pasar guna memastikan harga tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) serta memastikan ketersediaan stok pangan.
Menjelang Idulfitri, Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan bersama TPID Palembang juga melakukan sidak di Pasar Lemabang dan Lotte Grosir Palembang untuk memastikan distribusi barang berjalan lancar serta harga tetap stabil.
Selain itu, upaya stabilisasi juga dilakukan melalui pemberian subsidi harga dan subsidi ongkos angkut dalam pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di Desa Gasing. Program tersebut mencakup distribusi sembilan komoditas utama dengan total volume sekitar empat ton.
Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi
Koordinasi pengendalian inflasi juga diperkuat melalui berbagai forum komunikasi, termasuk rapat koordinasi TPIP–TPID wilayah Sumatera dan peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Di tingkat daerah, penguatan ketahanan pangan juga dilakukan melalui program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang tahun ini mengusung tema Goes to Pesantren. Program tersebut dirangkaikan dengan kegiatan business matching antara koperasi pesantren dengan lembaga pengelola pangan sebagai offtaker.
Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dalam TPID berkomitmen terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga, meningkatkan ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (vv)
