Intinews | Sudah 28 hari berlalu, pengusutan kasus pengeroyokan dua jurnalis saat meliput aksi demonstrasi di depan Mapolda Sumsel belum menunjukkan perkembangan berarti. Tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi Koalisi Pers Sumsel menilai penanganan perkara tersebut masih jalan di tempat.
Kondisi itu membuat Koalisi Pers Sumsel kembali mendatangi Polda Sumsel, Rabu (11/11/2026). Mereka menggelar Aksi Simpatik Jilid II untuk menagih janji pengusutan tuntas kasus kekerasan terhadap jurnalis.
Dua jurnalis yang menjadi korban yakni Rachmad Kurniawan, jurnalis Tribun Sumsel, dan Mulyadi, jurnalis PalTV. Keduanya mengalami luka-luka setelah dianiaya sejumlah orang berpakaian hitam saat meliput aksi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Selasa (13/10/2026) sore.
Akibat kejadian itu, keduanya harus menjalani perawatan di RS Bhayangkara Palembang.
Koordinator Koalisi Pers Sumsel, Ardhy Fitriansyah, mengatakan kekerasan terhadap jurnalis bukan hanya menyangkut keselamatan korban. Lebih dari itu, tindakan tersebut menjadi ancaman terhadap kemerdekaan pers dan hak masyarakat memperoleh informasi.
Menurut Ardhy, aksi kali ini juga untuk menagih komitmen Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana yang sebelumnya berjanji melakukan investigasi menyeluruh terhadap peristiwa tersebut.
Saat Aksi Solidaritas Pers Jilid I pada Kamis (15/10/2026), Kapolda Sumsel telah menemui pimpinan organisasi media dan organisasi jurnalis. Dalam pertemuan itu, Kapolda menyatakan akan menindak para pelaku, mengevaluasi rangkaian bentrokan, serta memastikan kejadian serupa tidak terulang.
Namun, Koalisi Pers Sumsel menilai komitmen tersebut harus dibuktikan dengan perkembangan penanganan perkara.
“Pernyataan itu adalah komitmen terbuka yang harus dibuktikan melalui langkah konkret. Karena itu, Koalisi Pers Sumsel kembali menggelar Aksi Simpatik Jilid II untuk menagih realisasi janji tersebut sekaligus memastikan proses hukum berjalan transparan dan tidak berhenti pada penanganan pelaku di lapangan,” ujar Ardhy.
Dalam aksi tersebut, Koalisi Pers Sumsel menyampaikan empat tuntutan kepada Polda Sumsel.
Pertama, mendesak pengusutan tuntas pengeroyokan terhadap dua wartawan. Polisi diminta mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik kejadian tersebut.
Kedua, meminta Kapolda Sumsel membuka perkembangan dan hasil investigasi menyeluruh sebagaimana telah dijanjikan dalam pertemuan dengan organisasi media dan organisasi jurnalis pada aksi sebelumnya.
Ketiga, mendesak penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koalisi meminta setiap tindakan yang terbukti menghalangi atau menghambat kerja jurnalistik diproses sesuai ketentuan hukum.
Keempat, Koalisi Pers Sumsel memberikan waktu satu minggu kepada kepolisian untuk menunjukkan kemajuan penanganan perkara.
Jika dalam tenggat tersebut tidak ada perkembangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, Koalisi Pers Sumsel mengancam membawa persoalan ini ke tingkat nasional.
Sejumlah lembaga yang akan didatangi yakni Mabes Polri atau Divisi Propam, Komisi III DPR RI, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, serta Ombudsman Republik Indonesia.
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang, RM Resha A Usman, mengatakan aksi tersebut menjadi bukti bahwa jurnalis di Sumsel belum berhenti mengawal kasus pengeroyokan tersebut.
AJI Palembang bersama organisasi yang tergabung dalam Koalisi Pers Sumsel, kata dia, akan terus mendesak agar seluruh pelaku diproses hukum.
Resha menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata pembelaan terhadap dua jurnalis yang menjadi korban. Ada hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan sesuai fakta yang ikut dipertaruhkan.
“Nyaris satu bulan ini, kasus pengeroyokan terhadap jurnalis dinilai jalan di tempat. Tiga tersangka tanpa ada penambahan, padahal video bukti pengeroyokan sudah banyak beredar. Dugaannya, pelaku lebih dari tiga orang,” ungkap Resha.
Dia meminta kepolisian tidak berhenti pada tiga tersangka yang telah ditetapkan. Seluruh pihak yang terlibat harus diungkap dan dimintai pertanggungjawaban.
“Kami meminta kasus ini diusut tuntas, karena ini bukan hanya sekadar pengeroyokan. Tapi menjaga profesi jurnalis yang dilindungi oleh undang-undang,” tegasnya.
Koalisi Pers Sumsel menilai keamanan jurnalis saat menjalankan tugas merupakan bagian penting dari kebebasan pers. Kemitraan antara pers dan kepolisian juga harus dibangun dengan keterbukaan dan penghormatan terhadap kerja jurnalistik.
Mereka menegaskan, kemitraan tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi sikap kritis pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. (vv)
