Intinews | Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengajak para pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) untuk membangun kerjasama. Ajakan ini disampaikan langsung General Manager PT. PLN Unit Induk Wilayah SB2JB Amris Adnan saat diskusi publik di Hotel Swarna Dwipa Palembang,
Pada diskusi yang mengangkat tema “Energi Listrik Berkelanjutan, Rakyat Makmur, Indonesia Maju” itu, Amris Adnan memaparkan bahwa anggota HIPKA yang berlatar belakang para pengusaha itu, bisa menjadi mitra PLN khususnya di wilayah Sumbagsel.
Disebutkannya, berbagai peluang kerjasama dapat dijalin antara PT PLN dengan HIPKA Sumsel di berbagai unit PLN yang ada.
“Sejatinya PLN dalam menjalankan kegiatannya tak bisa sendirian dan membutuhkan mitra usaha diberbagai bidang usaha,” ujar Amris Adnan.
Menurut Amris Adnan anggota HIPKA Sumsel dapat berkontribusi menjadi rekanan dalam kegiatan PLN sesuai bidang dan keahlian masing masing.
“Namun untuk menjadi mitra atau rekanan PLN ada syarat dan ketentuan dan dalam prosesnya ada aturan dan prosedur yang harus patuhi,” tegasnya.
PLN sebagai perusahaan jasa penyedia tenaga listrik tentunya dituntut harus selalu prima dalam pelayanannya karena menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.
Seluruh sektor usaha dipastikan sangat membutuhkan aliran listrik baik sebagai tenaga utama maupun sebagai penopang usaha perusahaan industi maupun jasa.
Sementara itu, Ketua HIPKA Sumsel Qodri Usman Siregar menyambut baik ajakan PLN untuk kawan-kawan yang tergabung dalam asosiasi yang dipimpinnya.
“Ini peluang buat kawan kawan menjadi mitra bisnis PLN, ada banyak peluang bisnis di PLN, mulai dari yang tak kasat mata hingga pengadaan peralatan besar dan berat,” ujar Qodri Usman.
Dirinya mengajak anggota HIPKA Sumsel untuk mewujudkan ajakan PT PLN menjadi rekanan di PLN sebagai perusaahan barang dan jasa.
Dalam diskusi publik itu, dihadiri juga Ketua KAHMI Sumsel Joncik Muhammad dan Pimpinan Ombudsman RI Hery Susanto yang juga Alumni HMI.
Sebagai Pimpinan Ombudsman RI Hery Susanto banyak menyoroti terkain pelayanan publik dan pelayanan administrasi lembaga pemerintahan dan BUMN (ril)
