Intinews | Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Centre (SICC) Kabupaten Bogor pada Selasa (17/1/2023).
Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia Tahun 2023 di buka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan mengusung tema “penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi”.
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH disela acara menuturkan isu yang dibahas dalam Rakornas tersebut, di antaranya upaya pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrim, stunting, kemudahan investasi, perbaikan birokrasi dan APBD. Serta penggunaan produk dalam negeri, branding kota, juga stabilitas politik, keamanan dan toleransi antar umat beragama.
“Semoga rakornas ini dapat memperkuat sinergi kita dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi, sehingga terciptanya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pembangunan nasional,” ungkap Anita.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak, baik pusat maupun daerah, sehingga pandemi COVID-19 di tanah air dapat dikendalikan dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga.
“Alhamdulillah, pandemi berhasil kita kelola dan kita kendalikan dengan baik, dan stabilitas ekonomi juga bisa kita manage, kita pertahankan sehingga berada pada posisi yang sangat baik. Ini berkat kerja keras kita semuanya,” ujar Presiden.
Jokowi juga mengatakan, dikuartal III-2022 ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,72 persen dan di kuartal IV-2022 diperkirakan tumbuh 5,2 hingga 5,3 persen.
“Ini sebuah prestasi yang sangat baik sekali, karena di kuartal III kita bisa tumbuh 5,72. Bandingkan dengan negara-negara lain,” ujarnya.
Meskipun mampu melalui tahun turbulensi ekonomi di 2022 dengan baik, kata Presiden, Indonesia harus tetap hati-hati dan waspada karena tahun 2023 masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi global.
“Semuanya harus hati-hati, harus bekerja keras semuanya mendeteksi informasi-informasi dan data-data yang ada di lapangan sehingga jangan sampai kita keliru membuat kebijakan. Sekecil apapun kebijakan itu harus berbasis pada data dan fakta-fakta di lapangan,” tegasnya. (vv)
