Intinews | Isu dan masalah tenaga honorer yang saat ini semakin berkembang disetiap daerah seudah seharusnya menjadi perhatian, terutama untuk dinas yang terkait, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Maraknya gejolak tentang tenaga honorer dalam isu pengangkatan tenaga honorer menjadi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi hal penting untuk meminimalisasi gejolak dikalangan tenaga honorer yang ada. Sehingga dapat memberikan solusi dari persoalan di bidang kepegawaian di daerah-daerah.
Menyikapi hal tersebut Ketua DPRD Sumatera Selatan, Hj. RA Anita Noeringhati, SH., MH memandang perlu untuk melakukan perbandingan dalam menyelesaikan terkait hal tersebut.
Untuk mendalami hal tersebut, Ketua DPRD Sumsel bersama anggota DPRD Sumsel melakukan koordinasi ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam rangka koordinasi tentang penyaluran tenaga kerja honorer dan Formasi tenaga kerja PPPK yang dibutuhkan supaya tenaga kerja bisa disalurkan ke setiap formasi yang tepat. Kamis (27/04/2023).
Kunjungan kerja tersebut disambut baik oleh Sekertaris Badan BKD DIY, Teguh Suhada dan Kepala Sub Bagian Umum BKD DIY, Ahmad Hartimurti Nugroho. (vv)
