Intinews | Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) memasuki babak baru. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Selatan dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel mulai membangun ekosistem rantai pasok pangan yang menghubungkan hasil produksi petani, peternak, nelayan hingga pelaku UMKM dengan kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Skema tersebut diperkenalkan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Selatan yang digelar di Lanud Sri Mulyono Herlambang, Kamis (30/7/2026). Tidak sekadar seremoni, forum itu juga menjadi ruang menyatukan langkah pemerintah daerah, perbankan, koperasi, dunia usaha, hingga pelaku sektor pangan dalam menjaga pasokan sekaligus mengendalikan inflasi.
Wakil Gubernur Sumatera Selatan Cik Ujang memimpin langsung pertemuan yang dihadiri Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa, Kepala Perwakilan BI Sumsel Bambang Pramono, Kepala Kanwil DJPb Sumsel Rahmadi Murwanto, Staf Khusus Kementerian Koperasi Ambar Pertiwiningrum, para kepala daerah, Forkopimda, serta sejumlah pelaku usaha dan organisasi pangan.
Membuka pertemuan, Kepala Perwakilan BI Sumsel Bambang Pramono memaparkan kondisi ekonomi daerah yang masih relatif stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ia menjelaskan konsumsi rumah tangga, aktivitas industri pengolahan, pembangunan infrastruktur logistik, hingga hilirisasi komoditas unggulan masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan.
Di sisi lain, tekanan harga juga dinilai masih terkendali. Inflasi Sumatera Selatan tetap berada di bawah angka nasional, meski beberapa komoditas pangan masih perlu mendapat perhatian karena rentan mengalami gejolak.
Menurut Bambang, kondisi tersebut tidak lepas dari keberlanjutan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan yang selama ini menjadi salah satu instrumen menjaga pasokan pangan di daerah.
“Capaian tersebut tidak terlepas dari keberhasilan implementasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang secara konsisten didukung Bank Indonesia sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2021,” ujar Bambang.
Jika sebelumnya GSMP lebih dikenal sebagai gerakan meningkatkan produksi pangan, kini pemerintah daerah mengembangkannya menjadi sistem yang menghubungkan seluruh rantai pasok.
Melalui skema baru tersebut, hasil panen petani, peternak, nelayan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), hingga pelaku UMKM diarahkan menjadi pemasok tetap bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis.
Kepala Kanwil DJPb Sumsel Rahmadi Murwanto mengatakan pendekatan itu dirancang agar manfaat ekonomi tidak berhenti di tingkat produksi, tetapi terus bergerak hingga ke sektor distribusi dan konsumsi masyarakat.
“Ekosistem Rantai Pasok GSMP–MBG dirancang untuk membangun sistem pangan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir,” kata Rahmadi.
Ia menjelaskan keberlanjutan program akan diperkuat melalui berbagai sumber pembiayaan, mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), dana tanggung jawab sosial perusahaan (TJSL), hingga dukungan BUMN dan BUMD melalui skema matching fund.
Dengan pola tersebut, pemerintah berharap perputaran ekonomi di daerah semakin kuat sekaligus membuka peluang pasar yang lebih pasti bagi para pelaku usaha pangan.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur Cik Ujang menilai sektor pangan Sumatera Selatan menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan.
Ia menyebut Indeks Ketahanan Pangan Sumatera Selatan kini berada di peringkat keempat nasional. Di saat yang sama, kualitas konsumsi masyarakat terus membaik, sementara angka stunting dan kemiskinan menunjukkan tren penurunan.
Namun, menurutnya, capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah lengah.
Perubahan iklim, alih fungsi lahan, keterbatasan anggaran, gangguan distribusi, hingga fluktuasi harga pangan masih menjadi tantangan yang harus dihadapi secara bersama.
Karena itu, GSMP kini ditransformasikan menjadi Ekosistem Rantai Pasok Pangan Sumatera Selatan, sebuah model kolaborasi yang mengintegrasikan proses produksi, pengolahan, pembiayaan hingga distribusi pangan kepada penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar sistem pangan kita semakin kuat dan memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Cik Ujang.
Sejumlah agenda turut mewarnai peluncuran program tersebut.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Bank Indonesia, dan DJPb menandatangani komitmen pengembangan ekosistem melalui pola kerja sama government to government (G2G) dan business to business (B2B) sebagai langkah memperkuat produksi dan distribusi pangan.
Pada kesempatan yang sama, bantuan sarana produksi pertanian juga disalurkan kepada sejumlah lembaga dan kelompok masyarakat.
Pondok Pesantren Nurul Hidayah menerima bantuan pembangunan greenhouse, sementara Pondok Pesantren Ittifaqiah, Pondok Pesantren Ma’had Darul Ulum, dan Pondok Pesantren Nurussalam Sidogede memperoleh revitalisasi fasilitas serupa.
Dukungan juga diberikan kepada Kelompok Tani Sri Rezeki di Kabupaten Banyuasin berupa pembangunan sumur bor untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan peninjauan lokasi penanaman bersama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan sebagai simbol dimulainya pengembangan ekosistem rantai pasok pangan di Sumatera Selatan. (vv)
