Intinews | Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan (GSMP) mulai diarahkan ke pasar. Produksi pangan masyarakat tidak lagi cukup hanya digenjot, tapi harus jelas siapa yang membeli dan ke mana hasilnya disalurkan.
Arah itu dibahas dalam Ngopi Bareng GSMP di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Senin (14/9/2026).
Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang mengatakan GSMP harus diperbesar. Bukan hanya dijalankan sebagai program pemerintah.
“GSMP bukan hanya sebuah program, tetapi merupakan gerakan bersama. Ke depan, kita harus membangun ekosistem yang lebih besar agar masyarakat Sumatera Selatan semakin mandiri dalam pangan, semakin produktif, dan semakin sejahtera,” kata Cik Ujang.
Sekda Sumsel H. Edward Candra menyoroti persoalan lain. Produksi tanpa pasar akan sulit membuat GSMP bertahan.
“Hal yang paling menentukan keberlanjutan GSMP adalah hilirisasi dan pasar, ” ujar Edward.
Menurut dia, rantai GSMP harus dibangun dari awal. Data sasaran, pendampingan, produksi sampai hasil panen terserap.
“Rantai GSMP harus kita bangun secara utuh, mulai dari data, pendampingan, produksi, hilirisasi hingga pasar,” katanya.
Edward mengatakan penguatan GSMP tidak cukup dengan menambah bantuan. Tata kelola juga harus dibenahi.
Empat bagian yang didorong yakni tata kelola, pendampingan melalui PANDU-GSMP, kemitraan lewat SINERGI GSMP dan pembenahan data sasaran.
Kepala Perwakilan BI Sumsel Bambang Pramono mengatakan GSMP sejak awal memang diarahkan mengubah pola pikir masyarakat.
“Dari konsumen menjadi produsen,” kata Bambang.
Namun, menurut dia, tahap berikutnya lebih luas.
“GSMP saat ini tidak lagi hanya berbicara mengenai bagaimana meningkatkan produksi. Kita perlu memastikan seluruh rantai ekosistemnya berjalan, mulai dari pembiayaan, pendampingan, produksi, digitalisasi, hilirisasi hingga akses pasar,” ujarnya.
Salah satu yang mulai diperkuat adalah GSMP Goes to Pesantren.
Pesantren akan didorong ikut memproduksi pangan. Lahan dan sumber daya yang ada dimanfaatkan untuk menghasilkan komoditas sesuai kebutuhan.
Hasil produksi nantinya bisa masuk ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun offtaker lainnya.
Bambang mengatakan pola tersebut juga berkaitan dengan pelaksanaan Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (PSN-MBG).
Produksi pangan dari pesantren diharapkan bisa menjadi bagian dari pasokan untuk SPPG. Di sisi lain, pesantren mendapat peluang mengembangkan usaha.
Dukungan tidak hanya berupa sarana produksi. Ada pembiayaan, pelatihan dan pendampingan.
Dari sisi hilir, hasil produksi akan dipertemukan dengan calon pembeli melalui business matching.
Pembiayaan GSMP juga melibatkan perbankan, Danantara, Baznas dan lembaga lainnya.
Sementara PANDU-GSMP disiapkan untuk mendampingi pelaksana di lapangan. Forum SINERGI GSMP menjadi wadah untuk mempertemukan pemerintah, perbankan, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat.
Pertemuan yang digelar Senin itu juga dihadiri pimpinan instansi vertikal, OPD, perbankan, BUMN, BUMD dan sejumlah pihak terkait.
GSMP sendiri diluncurkan pada Juli 2026. Dalam pelaksanaan 2026, pemerintah dan BI mendorong gerakan ini tidak berhenti pada produksi.
Barang yang diproduksi harus punya jalur keluar. Pasar menjadi salah satu titik yang kini ditekankan dalam GSMP. (vv)
