Intinews | DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Rapat paripurna LXIII (63) dengan agenda Penyampaian Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumsel (LKPJ) Tahun Anggaran 2022 dilanjutkan dengan Pembentukan Pansus-Pansus berdasarkan Komposisi Komisi-Komisi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Senin (27/3/2023).
Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD provinsi Sumsel Hj. R.A. Anita Noeringhati SH MH didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel Hj. Kartika Sandra Desi SH MM dan H. Muchendi Mahzareki SE, serta dihadiri oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru, para Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tamu undangan lainnya.
Pada Rapat Paripurna ini, Gubernur Sumsel menyampaikan capaian dari prioritas pembangunan 2022 dan bagian kedua tentang realisasi pengelolaan keuangan daerah. HD menyampaikan Prioritas Pembangunan Sumatera Selatan Tahun 2022 antara lain adalah Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Stunting dan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Investasi, Industri, Perdagangan, UMKM dan Pariwisata.
“Saya sampaikan capaian indikator makro pembangunan tahun 2022, Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan Tahun 2022 sebesar 5,23 %, meningkat sebesar 1,65 %, poin dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 3,58 %. Capaian Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan Tahun 2022 adalah Nomor 1 (satu) tertinggi di Pulau Sumatera,” jelas HD.
Sedangkan angka kemiskinan di Sumatera Selatan telah menurun sangat signifkan sebesar 0,84 persen, dibandingkan tahun 2021. Hal tersebut terjadi dilaksanakannya Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang direplikasi di Kabupaten/Kota, program bedah rumah, bantuan infrastruktur di Kabupaten/Kota serta updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Sedangkan untuk penurunan stunting, Sumatera Selatan mencapai penurunan angka prevalensi stunting yang sangat signifikan dari 24,8 persen pada Tahun 2021 menurun sebesar 8,2 persen, menjadi 18,6 persen pada tahun 2022,” tambah HD.
Kemudian Gubernur Sumsel menyampaikan realisasi pengelolaan keuangan daerah yang belum diaudit sebagai wujud kinerja APBD.
Berdasarkan data yang belum diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per Februari 2022, target pendapatan daerah provinsi Sumsel sebesar Rp10.634.451.400.140,00, terealisasi sebesar Rp10.235.849.833.278,70 atau sebesar 96,25 Persen. Dari sisi belanja daerah terdapat target sebesar Rp10.426.397.636.784,00 terealisasi sebesar Rp9.663.635.876.750,69 atau sebesar 92,68 Persen.
Sedangkan dari sisi pembiayaan daerah maka penerimaan pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp151.946.236.644,00 terealisasi sebesar Rp151.894.033.565,14 atau sebesar 99,97 persen.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp360.000.000.000,00, terealisasi sebesar Rp202.357.225.474,00 atau sebesar 56,21 persen.
Selanjutnya terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp521.750.764.619,19. Selain sumber dana APBD provinsi Sumsel, pembangunan di Sumsel juga dilaksanakan bersumber dari dana APBN dan Tugas Perbantuan (TP), Tugas Perbantuan provinsi Sumsel pada tahun 2022 sebesar Rp147.451.953.000,00 dengan realisasi fisik 97,40 persen dan realisasi keuangan sebesar 96,77 persen. Sedangkan tugas perbantuan kabupaten/kota sebesar Rp. 20.962.464.000,00 dengan realisasi fisik 98,76 persen dan realisasi keuangan sebesar 96,77 persen.
Setelah Rapar Paripurna dilanjutkan dengan penandatanganan Gubernur Sumsel H. Herman Deru dengan, Hj. R.A. Anita Noeringhati, terkait Penyampaian Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2022.
Pansus tersebut akan melakukan pembahasan dan penelitian terhadap LKPJ Gubernur Sumsel tahun 2022 bersama mitra terkait dari tanggal 23 Maret s.d 7 April 2023 yang hasilnya akan disampaikan pada Rapat Paripurna Lanjutan tanggal 10 April 2023. (ADV)
